Newscakra.com – Menjelang momentum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), tokoh muda sekaligus pengamat NU, HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy yang akrab disapa Gus Lilur mengeluarkan peringatan keras terkait integritas organisasi. Beliau menegaskan bahwa Muktamar harus menjadi titik balik bagi NU untuk kembali ke khittah dan membersihkan diri dari praktik politik transaksional.
Gus Lilur menekankan bahwa komitmen menolak politik uang bukan sekadar urusan moral, melainkan langkah preventif hukum yang krusial. Ia memperingatkan risiko keterlibatan organisasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jika dana yang digunakan dalam suksesi kepemimpinan berasal dari sumber yang tidak akuntabel atau hasil korupsi.
”Politik uang itu haram secara hukum agama dan berbahaya secara hukum negara. Menerima dana gelap bukan hanya menggadaikan martabat organisasi, tapi juga menyeret NU ke dalam risiko delik TPPU. NU terlalu besar untuk dikerdilkan oleh syahwat kekuasaan jangka pendek,” tegas Gus Lilur.
Menanggapi dinamika tata kelola organisasi belakangan ini—termasuk sorotan publik terkait isu kuota haji—Gus Lilur mendesak PBNU untuk melakukan langkah nyata dalam memulihkan kepercayaan jamaah (umat). Menurutnya, integritas harus dibuktikan dengan tindakan, bukan sekadar rretorika Misalnya pemecatan segera bagi pengurus yang terindikasi kuat terlibat dalam praktik korupsi.
Gus Lilur juga menyoroti potensi intervensi politik dalam struktur kepanitiaan Muktamar. Penunjukan figur dengan afiliasi politik yang kental, seperti Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Ketua Organizing Committee (OC), dinilainya perlu dikawal secara kritis agar NU tidak sekadar menjadi kendaraan politik praktis.
”NU didirikan oleh para ulama, bukan politisi. Jika logika transaksional politik lebih dominan daripada bimbingan ulama, maka NU akan kehilangan ruh dan muruah-nya. NU harus tetap menjadi penjaga moral bangsa, bukan sekadar bagian dari konfigurasi kekuasaan,” lanjutnya.
Sebagai pintu masuk menuju Muktamar, gelaran Konferensi Besar (Konbes) pada 25 April 2026 mendatang diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan kepemimpinan kepada ulama yang alim dan memiliki keteguhan moral.
“Muktamar ini adalah pertarungan nilai. Jika nilai luhur yang menang, NU akan tegak sebagai pilar Republik. Namun, jika kepentingan transaksional yang berkuasa, NU hanya akan menjadi organisasi besar yang kehilangan arah.”
