Lampung Tengah,Newscakra.com – Penanganan dugaan kasus korupsi di Lampung Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menjadi perhatian publik. Perkembangan terbaru dalam perkara ini tidak hanya dilihat dari penetapan tersangka, tetapi juga dari bagaimana proses hukum tersebut dijalankan secara menyeluruh
Penetapan Ardito Wijaya sebagai tersangka menjadi langkah awal yang dinilai penting. Namun demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa proses penanganan kasus ini masih menyisakan pertanyaan, terutama terkait aspek lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.
Di tengah perhatian publik, muncul sorotan terhadap belum dipanggilnya I Komang Koheri dalam proses penyidikan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat yang mengharapkan adanya kejelasan serta konsistensi dalam penegakan hukum.
Pihak KPK melalui pernyataan Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa setiap pemanggilan saksi dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Secara prosedural, langkah tersebut dinilai sesuai. Namun, dalam perspektif publik, transparansi dan keterbukaan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.
Sejumlah pengamat menilai bahwa persepsi publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana proses hukum dijalankan secara adil dan tanpa pengecualian. Ketika muncul kesan bahwa penanganan perkara belum sepenuhnya terbuka, maka potensi munculnya keraguan terhadap integritas sistem pun semakin besar.
Ketua LSM GMBI Distrik Lampung Tengah, Djunaidi, menyampaikan bahwa kritik yang berkembang di masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap tegaknya keadilan. Ia menegaskan bahwa dorongan tersebut bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai pengingat agar proses hukum tetap berjalan di jalur yang transparan dan berintegritas.
Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum tidak hanya diukur dari siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga dari konsistensi dan keberanian dalam mengungkap seluruh fakta yang ada. Keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Apabila berbagai pertanyaan yang berkembang di masyarakat tidak direspons secara terbuka, dikhawatirkan akan memunculkan persepsi negatif yang dapat memengaruhi legitimasi lembaga penegak hukum itu sendiri.”
Kaperwil
