CAKRA BAWEAN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KSM Sangkapura, Kabupaten Gresik, secara lantang menegaskan perlawanan terhadap segala bentuk intimidasi. Organisasi ini berikrar untuk terus mendesak akuntabilitas penggunaan dana publik, dari dana desa hingga proyek pembangunan, Di Kabupaten Gresik Khususnya di Pulau bawean
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, dengan tegas menyatakan bahwa upaya-upaya menghambat atau mengintimidasi langkah pengawasan mereka adalah sia-sia. GMBI menegaskan posisinya sebagai benteng masyarakat dalam mengawal kebenaran dan keadilan.
“Jangan ada yang berani mengintimidasi saya kalau jalan saya benar. Kami hanya memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk masyarakat,” tandas Junaidi, memancarkan keyakinan penuh.
GMBI Sangkapura menegaskan bahwa Langkahnya bukan didasarkan pada asumsi, melainkan pada fakta dan data konkret yang diperoleh langsung di lapangan. Mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, termasuk dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, bantuan bencana, dan berbagai proyek instansi pemerintah.
“Kami Melangkah berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan asumsi. Jika ada yang merasa terganggu, berarti ada sesuatu yang disembunyikan,” ujarnya, menggarisbawahi pentingnya keterbukaan.
LSM GMBI Sangkapura menyerukan kepada seluruh pihak, baik perangkat desa maupun instansi pemerintah, untuk menghormati proses pengawasan yang sah dan berlandaskan hukum. GMBI hanya menuntut satu hal: transparansi publik sebagai hak dasar masyarakat.
“Kami tidak mencari musuh, kami mencari kebenaran. Selama langkah kami benar, kami tidak akan takut,” tutup Junaidi, menegaskan bahwa tekad mereka untuk mengawal integritas penggunaan anggaran negara tidak akan pernah pudar.
RED
