Oleh : Nofika Syaiful Rahman
Dalam arsitektur sebuah negara, pemimpin dan aparat penegak hukum adalah pilar utama yang menyangga seluruh beban sistem pemerintahan. Di Indonesia, dinamika antara kedua entitas ini menentukan apakah roda negara berputar menuju kemajuan atau justru terjebak dalam stagnasi yang destruktif.
Sinergi yang Tak Boleh Retak
Kekuatan sebuah negara hukum (Rechtstaat) sangat bergantung pada kualitas manusia yang menjalankan sistem tersebut. Ketika salah satu di antaranya ,baik itu kepemimpinan nasional maupun lembaga penegak hukum menunjukkan pelemahan, dampaknya tidak hanya terasa pada satu sektor, melainkan meruntuhkan seluruh struktur pemerintahan.
• Pemimpin sebagai Nakhoda: Tanpa kemauan politik (political will) yang kuat dari seorang pemimpin, hukum hanya akan menjadi deretan pasal tak bernyawa. Pemimpinlah yang menentukan arah kebijakan dan memberikan teladan moral.
• Aparat sebagai Benteng: Penegak hukum adalah eksekutor keadilan. Jika benteng ini rapuh karena intervensi atau korupsi, maka legitimasi pemerintah di mata rakyat akan luntur.
Celah Bagi “Parasit” Negara
Melemahnya hukum dan pemerintahan menciptakan sebuah ruang hampa (vacuum). Dalam ilmu politik, kondisi ini adalah inkubator paling subur bagi tumbuhnya para “parasit” negara. Mereka adalah oknum, baik dari kalangan internal birokrasi maupun eksternal, yang memanfaatkan celah hukum demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Ketika supremasi hukum goyah, efisiensi pemerintahan menurun drastis. Akibatnya:
1 • Penyalahgunaan Wewenang: Anggaran publik yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat justru bocor melalui praktik-praktik koruptif.
2 • Ketidakpastian Hukum: Investor dan rakyat kehilangan kepercayaan, yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
3 • Fragmentasi Kekuasaan: Kepentingan kelompok kecil mulai mendikte kebijakan publik, mengalahkan kepentingan nasional.
Menuju Pemerintahan yang Optimal
Agar pemerintahan dapat berjalan secara optimal, integrasi antara integritas pemimpin dan ketegasan aparat adalah harga mati. Tidak boleh ada kompromi terhadap pelemahan institusi hukum. Jika salah satu kaki meja ini patah, maka meja kekuasaan tersebut akan miring, menjatuhkan semua harapan rakyat yang ada di atasnya.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani berdiri di depan hukum, dan aparat yang tidak goyah oleh tekanan politik. Hanya dengan konsolidasi kekuatan antara keduanya, peluang bagi para parasit untuk merongrong negara dapat tertutup rapat. Negara yang kuat bukan hanya negara yang memiliki undang-undang lengkap, melainkan negara yang memiliki manusia-manusia kuat untuk menjalankan dan menjaga hukum tersebut.
