Pasuruan Cakra.or.id – Target penyelesaian 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 di DPRD Kabupaten Pasuruan dipastikan tak bisa tuntas seluruhnya.
Dari total 12 Raperda, tujuh di antaranya diputuskan tidak bisa dilanjutkan pembahasannya.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menjelaskan bahwa tujuh Raperda yang diusulkan memiliki beragam alasan.
Ada yang harus disusun ulang, ada pula yang substansinya terlalu besar. Sehingga tidak cukup dilakukan revisi, melainkan harus dibuat perda baru. Beberapa bahkan sudah ditangani eksekutif.
“Diantaranya Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Penanggulangan Bencana Alam maupun non-alam. Substansinya banyak berubah, jadi tidak bisa hanya dengan perubahan. Harus disiapkan perda baru dari awal,” ujar Samsul kamis (11/9).
Raperda terkait Pelaksanaan Jemaah Haji juga ikut diusulkan. Menurut Samsul pembahasannya membutuhkan waktu panjang lantaran harus disertai naskah akademik, konsultasi publik, hingga harmonisasi dengan pusat.
“Itu mustahil rampung di tahun ini. Sehingga lebih realistis kalau diajukan lagi tahun depan,” terang legislator PKB itu.
Dengan begitu, DPRD hanya akan menuntaskan lima Raperda prioritas tahun ini.
Kelimanya meliputi Pemberdayaan Ormas, Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum dan Linmas), Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kabupaten Layak Anak, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
“Lima Raperda ini realistis untuk dituntaskan sebelum akhir tahun. Fokus kami, agar semuanya bisa selesai tepat waktu dan segera ditetapkan menjadi perda,” tegas Samsul.
Ia juga memastikan, bahwa pintu pengajuan Raperda inisiatif tahun ini, sudah ditutup.
DPRD lebih memilih menyelesaikan tanggungan yang ada, agar tidak menjadi beban di tahun depan.
“Kami tidak ingin pekerjaan menumpuk. Lebih baik menuntaskan yang prioritas sekarang. Sisanya akan kita dorong lagi di Propemperda berikutnya,”Pungkas. Samsul.
