PROBOLINGGO,Newscakra.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan di Kabupaten Probolinggo kini menjadi sorotan tajam. Dugaan adanya penempatan tenaga ahli gizi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan di salah satu Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Matekan, Kecamatan Besuk, mencuat ke publik, Selasa (08/04/2026).
Temuan ini diungkapkan oleh Sekretaris LBH Cakra, Noval Yulianto. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Probolinggo, posisi Ahli Gizi di SPPG tersebut ternyata diisi oleh lulusan Kesehatan Masyarakat (Kesmas), bukan dari jurusan Ilmu Gizi yang relevan.
Noval Yulianto menegaskan bahwa penempatan ini menyalahi standar dan kebijakan. “Merujuk pada kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), idealnya posisi ahli gizi dalam program MBG wajib diisi oleh lulusan ahli gizi. Ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi menyangkut keamanan pangan dan kualitas gizi generasi kita,” tegas Noval dengan nada prihatin.
Potensi Ancaman Kualitas Gizi dan Sanksi Tegas
Kekhawatiran utama adalah potensi dampak terhadap kualitas dan standar gizi makanan yang disalurkan. Kualifikasi seorang ahli gizi sangat krusial dalam merencanakan, mengolah, dan memastikan asupan nutrisi yang tepat bagi penerima manfaat program. Jika tidak ditangani oleh profesional yang tepat, tujuan program untuk menghasilkan generasi sehat dan cerdas bisa terancam.
“Pihak SPPG harus diberikan sanksi tegas atas kelalaian ini. Ini adalah program strategis nasional yang harus diawasi ketat,” tambah Noval.
Kasus ini kini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Probolinggo, mengingat program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif besar yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas.
LBH Cakra Siap Adukan ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat
LBH Cakra menyatakan tidak akan tinggal diam jika tidak ada tindakan tegas dari Satgas MBG Kabupaten Probolinggo.
“Jika tidak ada tindakan tegas dari Satgas MBG kabupaten, maka LBH Cakra akan mengirimkan surat resmi ke Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat terkait temuan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Desa Matekan ini,” pungkas Noval, menunjukkan keseriusan LBH Cakra dalam mengawal isu ini.
Publik menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
