CAKRA SITUBONDO – Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Pasir Putih – Nyamplong (R. 134) di Kecamatan Bungaran, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, menuai sorotan tajam dari Warga asli Situbondo bernama Hepi , secara terbuka menuding kualitas pekerjaan hotmix senilai ratusan juta tersebut sangat jelek dan diduga kuat tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Proyek dengan volume 366 meter ini dianggarkan sebesar Rp 274.746.448,55 dan dikerjakan oleh CV SIVA MANDIRI KONSTRUKSI dengan Nomor Kontrak 000.3.2 / 050.4.3.SPK.APBD / 431.303.3 / 2025 di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (DPUPP) Bidang Bina Marga Kabupaten Situbondo
Hepi, yang melakukan pengecekan langsung di lokasi, mengungkapkan temuan mengejutkan terkait kualitas dan ketebalan hotmix. Ia menyatakan bahwa kualitas pekerjaan sangat buruk dan ketebalan aspal diduga tidak sesuai spesifikasi.
“Saat saya cek langsung, kualitas pekerjaan hotmix ini sangat jelek dan ketebalannya jelas tidak sesuai. Sebagai masyarakat, kami merasa dirugikan,” tegas Hepi.
Berdasarkan temuannya di lapangan,
Hepi menghitung dugaan kerugian negara dari proyek ini mencapai sekitar Rp 47.446.000. kerugian ini menguatkan dugaan adanya indikasi pengurangan volume dan mutu pekerjaan untuk meraup keuntungan pribadi.

Sorotan Hepi tidak hanya tertuju pada pelaksana proyek, tetapi juga pada pihak pengawas. Ia menilai adanya kelemahan fungsi pengawasan yang signifikan, baik dari Konsultan Pengawas maupun Pengawas dari Dinas PUPP
“Lemahnya pengawasan ini menciptakan celah besar bagi pihak rekanan untuk mengambil keuntungan yang sangat besar tanpa memikirkan mutu dan kualitas pekerjaan , Ini jelas merugikan negara dan masyarakat yang selama ini taat membayar pajak,” tandasnya.
Hepi mendesak pihak Konsultan Pengawas dan Pengawas Dinas untuk lebih jeli dan profesional dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa mereka telah digaji dari uang rakyat dan tidak boleh membiarkan kecurangan terjadi di lapangan, demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo.
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal uang rakyat, Hepi menyatakan telah mengumpulkan seluruh data dan temuannya. Ia berkomitmen untuk segera melaporkan dugaan penyimpangan proyek ini kepada pihak-pihak terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH).
Publik Situbondo kini menanti tindakan tegas dari Dinas PUP dan aparat hukum untuk mengusut tuntas dugaan “proyek asal jadi” ini dan memastikan setiap anggaran negara digunakan sesuai Dengan peruntukannya demi infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sony






