JAKARTA NEWSCAKRA.COM – Dinamika politik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai titik krusial. Sebuah risalah rapat harian Syuriyah yang bocor ke publik mengungkapkan desakan tegas kepada Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), untuk mundur dari jabatannya. Ultimatum ini memberikan tenggat waktu 3×24 jam, dengan ancaman pemberhentian resmi jika permintaan tidak dipenuhi.
Keputusan yang diambil oleh Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam ini didasarkan pada tiga poin krusial yang dianggap telah merusak marwah organisasi. Dua poin pertama menyoroti dugaan pelanggaran nilai organisasi terkait isu Zionisme Internasional, sementara poin ketiga berfokus pada tata kelola keuangan yang dianggap bermasalah dan berpotensi mengancam eksistensi NU.
Risalah rapat mengungkap dua poin utama yang menjadi dasar pemakzulan Gus Yahya. Poin pertama menyoroti pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang mengundang narasumber yang diduga terkait dengan Jaringan Zionisme Internasional. Rapat Harian Syuriyah menilai hal ini:
* Melanggar Nilai dan Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah aserta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
* Memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU No. 13 Tahun 2025 karena dianggap telah “melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan”.
Isu krusial kedua yang menjadi perhatian utama adalah tata kelola keuangan PBNU. Poin ketiga risalah menyatakan:
“Rapat memandang bahwa tata kelola keuangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku, serta berimplikasi yang membahayakan pada eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.”
Pernyataan Syuriyah terkait tata kelola keuangan ini memicu gelombang pertanyaan dan tuntutan transparansi dari berbagai kalangan warga Nahdliyin. Kekhawatiran akan adanya pelanggaran hukum syara’, peraturan perundang-undangan, dan potensi ancaman terhadap eksistensi badan hukum NU sangat besar.
Para pengamat dan aktivis anti-korupsi di kalangan NU mendesak Rais Aam Syuriyah PBNU untuk segera memberikan penjelasan rinci mengenai:
* Bentuk konkrit “pelanggaran terhadap hukum syara'”dalam tata kelola keuangan yang terjadi.
* Mekanisme atau skandal apa yang berpotensi “membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama”? Apakah terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, atau bahkan dugaan bahwa PBNU telah dijadikan “Asbak Hasil Korupsi” seperti yang beredar di akar rumput.
Sebagian kalangan menilai bahwa jika terbukti adanya penyimpangan finansial yang masif dan terstruktur, isu Zionisme hanya menjadi alasan pelengkap. Alasan utama pemecatan, menurut pandangan ini, terletak pada integritas moral dan potensi kebejatan dalam mengelola amanah umat. Tindakan tersebut tidak hanya menuntut pengunduran diri dari jabatan Ketua Umum, tetapi juga mempertanyakan statusnya sebagai warga NU.
Demi menjaga kepercayaan umat dan kredibilitas organisasi, seluruh Warga NU mendesak Rais Aam Syuriyah PBNU untuk segera menjelaskan secara terbuka dan rinci Poin Ketiga dari alasan pemberhentian Ketua Umum PBNU. Keterbukaan adalah kunci untuk meredam spekulasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar demi kemaslahatan umat dan eksistensi Nahdlatul Ulama yang bebas dari praktik yang melanggar syariat dan hukum negara.
Keputusan Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam kini berada di tangan. Masa depan kepemimpinan PBNU akan ditentukan dalam 3×24 jam ke depan. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Syuriyah dapat menjamin kebersihan dan integritas tata kelola organisasi pasca-keputusan ini. Penanganan krisis ini akan menjadi ujian berat bagi NU dalam menjaga kepercayaan umat dan menegakkan nilai-nilai luhur organisasi.
Halima
