SITUBONDO ,Cakra.or.id – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahap pertama tahun 2025 di Kabupaten Situbondo dikhawatirkan menjadi lahan subur korupsi ,Ketua LBH Cakra Situbondo, Nofika Syaiful Rahman (Opek), mengungkap potensi penyelewengan dana yang bersumber langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini.
“P3-TGAI rawan menjadi ajang pungutan liar (pungli) oleh oknum-oknum tertentu,” tegas Opek. Ia menuding berbagai pihak berpotensi terlibat, mulai dari pengurus kelompok tani dari ketua, sekretaris, hingga bendahara , bahkan hingga kepala desa. Opek menekankan peran aspirator semata-mata sebagai pendamping, dan harus memastikan program berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik pungli yang merugikan petani dan Negara
“Fee proyek yang diduga dipotong dari pagu anggaran akan menurunkan kualitas pekerjaan dan menghambat peningkatan kesejahteraan petani yang menjadi tujuan utama program ini,” lanjut Opek.
Dugaannya, pungli melibatkan jaringan yang terstruktur, mulai dari aspirator, pendamping, Tim Pendamping Masyarakat (TPM), kepala desa, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan proyek.
P3-TGAI, program padat karya tunai yang seharusnya meningkatkan jaringan irigasi secara swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), terancam gagal mencapai sasarannya di Situbondo akibat potensi korupsi yang signifikan.
Program strategis Kementerian PUPR untuk meningkatkan produksi pertanian, menstabilkan harga pangan, dan menyejahterakan petani ini justru terancam oleh ulah oknum yang mengejar keuntungan pribadi.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap potensi korupsi ini, LBH Cakra Situbondo akan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian PUPR di Jakarta ,Mereka mendesak pengawasan ketat terhadap pelaksanaan P3-TGAI tahap awal yang menjangkau 16 titik di Kabupaten Situbondo.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan memastikan dana negara benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan petani, bukan untuk menggemukkan kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.
LBH Cakra berharap pengawasan yang optimal dapat menyelamatkan program P3-TGAI dan mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Bs/Yop
