Oleh : Nofika SR
CAKRA.OR.ID – Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dikenal sebagai daerah dengan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melimpah. Namun, di balik melimpahnya jumlah UMKM ini, tersimpan realita pahit ketimpangan ekonomi yang mengkhawatirkan. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan dari keberadaan UMKM yang begitu masif ini? Apakah para pelaku UMKM sendiri, atau justru pihak-pihak lain yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut?
Data yang ada mungkin menunjukkan angka pertumbuhan UMKM yang mengesankan. Namun, angka-angka tersebut seringkali tidak mampu mencerminkan realita di lapangan. Banyak UMKM yang beroperasi di skala sangat kecil, dengan pendapatan minim dan akses ke permodalan serta pelatihan yang terbatas. Mereka terjebak dalam siklus kemiskinan, hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tanpa mampu meningkatkan taraf hidupnya secara signifikan.
Sementara itu, pihak-pihak lain, seperti tengkulak, distributor besar, atau bahkan perusahaan multinasional, justru mendapatkan keuntungan besar dari keberadaan UMKM ini. Mereka bertindak sebagai perantara, mengambil margin keuntungan yang signifikan dari proses distribusi dan penjualan produk UMKM. Sistem ini memperkuat struktur ekonomi yang tidak adil, di mana pelaku UMKM tetap berada di bawah, sementara keuntungan mengalir ke tangan segelintir pihak.
Kurangnya akses terhadap teknologi, pelatihan bisnis yang memadai, serta infrastruktur pendukung yang memadai juga memperparah situasi. Para pelaku UMKM kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Subsidi dan bantuan pemerintah seringkali tidak sampai sasaran atau tidak efektif, sehingga tidak mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.
Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam pengembangan UMKM di Situbondo. Fokus tidak hanya semata-mata pada peningkatan jumlah UMKM, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan daya saing mereka. Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu mengambil peran yang lebih aktif, antara lain melalui:
Peningkatan akses permodalan : Pemberian akses kredit yang mudah dan terjangkau bagi UMKM dengan bunga yang rendah.
Pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan :Memberikan pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan akses teknologi yang relevan.
Penguatan infrastruktur pendukung : Membangun infrastruktur yang memadai untuk mempermudah akses pasar dan distribusi produk.
Penegakan aturan persaingan usaha yang adil : Mencegah praktik monopoli dan eksploitasi yang merugikan pelaku UMKM.
Pembentukan koperasi yang kuat : Memberikan wadah bagi UMKM untuk berkolaborasi dan meningkatkan daya tawar mereka.
Keberadaan UMKM yang melimpah seharusnya menjadi kekuatan ekonomi Kabupaten Situbondo. Namun, jika ketimpangan ekonomi ini dibiarkan terus berlanjut, maka potensi tersebut akan tetap terpendam. Perlu komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, di mana para pelaku UMKM bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai penerima manfaat utama dari perkembangan tersebut.
