Situbondo,Newscakra.com – Proyek peningkatan jalan ruas Nogosromo/Banteng Mati – Kembangsari (R. 76) di Kecamatan Jatibanteng, yang didanai APBD Tahun 2025, kini menjadi pusat perhatian dan kecurigaan publik. Laporan investigasi mendalam mengungkap dugaan kuat bahwa pengerjaan proyek senilai Rp371.928.044 ini Diduga menyimpang dari spesifikasi teknis yang seharusnya, berpotensi merugikan keuangan negara.
Proyek yang digarap oleh CV. PUTRA RAHAYU di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPP) Bidang Binamarga Kabupaten Situbondo ini, meliputi pengaspalan Hotmix AC-WC dan Rigid Beton (Semi Mekanis) sepanjang 190 meter. Namun, temuan di lapangan oleh aktivis putra daerah Situbondo, Heppi, bersama tim media, menyoroti sejumlah kejanggalan serius yang mengkhawatirkan.
• Ketebalan Aspal Diragukan: Volume ketebalan aspal hotmix diduga tidak memenuhi standar petunjuk teknis yang telah ditetapkan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas material yang digunakan.
• Metode Pengerjaan Manual, Kualitas Terancam: Laporan dari warga menyebutkan proses pengaspalan dilakukan secara manual, sebuah metode yang berpotensi menghasilkan pemadatan tidak maksimal. Hal ini dikhawatirkan akan memperpendek usia jalan, membuatnya cepat rusak atau mengelupas.
• Rigid Beton Berongga, Kualitas Dipertanyakan: Pada area pekerjaan beton (rigid), ditemukan banyak bagian yang keropos. Kondisi ini mengindikasikan adanya masalah pada kualitas campuran material atau teknik pengerjaan yang tidak sesuai standar.
Menanggapi temuan ini, Heppi dengan tegas menyatakan, “Kami menganalisa adanya dugaan kerugian negara mencapai puluhan juta rupiah akibat pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi ini. Ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari Dinas PUPP Situbondo yang terkesan tutup mata.”
Kekecewaan juga datang dari warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya melihat pembangunan infrastruktur yang terkesan “asal jadi” di wilayahnya.
“Jangan jadikan uang rakyat sebagai bancakan , Kami masyarakat ingin hasil yang maksimal, bukan proyek yang hanya bertahan seumur jagung. Pemerintah jangan tanggung-tanggung kalau mau membangun infrastruktur agar manfaatnya bisa kami rasakan dalam jangka panjang,” cetusnya, menyuarakan aspirasi banyak warga.
Hingga berita ini diturunkan, baik pihak Dinas PUPP Kabupaten Situbondo maupun CV. OUTRA RAHAYU belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan penyimpangan ini. Masyarakat mendesak agar pihak berwenang segera melakukan audit lapangan dan memberikan sanksi tegas jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam pengurangan kualitas pekerjaan, demi akuntabilitas dan efektivitas anggaran publik.
Heppi Berencana Mau Melaporkan Hasil Temuannya Kepada Pihak Berwenang Termasuk apara Penegak Huum (APH) Dan Meminta Pihak Dinas PUPP Mengaudit Pejkerjaan Tersebut Untuk Memastikan Pejkerjan Tersebut Dikerjakan Secara Maksimal dan Bermanaat Bagi masyarakat.
bs
