PASURUAN newscakra.com – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasuruan 2027 yang digelar di Finna Golf & Country Club, Selasa (13/1/2026), mendadak memanas. Di balik agenda formal perencanaan pembangunan, muncul sorotan tajam terkait integritas tata kelola pemerintahan yang diduga terganggu oleh fenomena “Matahari Kembar”.
Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan, Gus Shobih Asrori, dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) ini awalnya berjalan normatif. Namun, diskusi berubah menjadi panggung kritik saat aktivis dan pakar hukum mempertanyakan kemandirian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program kerja.
Wakil Gubernur LIRA Jawa Timur, Ayi Suhaya, S.H., melontarkan kritik pedas terkait eksistensi Tim Percepatan Daerah. Ia menduga adanya oknum di dalam tim tersebut yang melampaui kewenangan dengan melakukan intervensi langsung hingga ke teknis instruksi program di tingkat dinas.
“Tugas Tim Percepatan itu memberikan saran, masukan, dan arahan strategis, bukan menginstruksikan apalagi memerintah langsung ke OPD. Ini sangat berbahaya bagi birokrasi,” tegas Ayi di hadapan lebih dari 200 pemangku kepentingan.
Ayi memperingatkan agar Kabupaten Pasuruan tidak terjebak dalam dualisme kepemimpinan. Menurutnya, tumpang tindih wewenang ini hanya akan melahirkan kebimbangan di tingkat Kepala Dinas.
“Semua harus satu komando di bawah Bupati. Jangan sampai pimpinan seolah ada dua orang dengan arah berbeda, sehingga OPD bingung harus patuh ke mana. Jangan ada Matahari Kembar di birokrasi kita,” tambahnya.
Selain isu tata kelola, forum ini juga membedah sejumlah masalah krusial lainnya:
Kemacetan CSR: Hingga saat ini, belum ada titik temu yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan para pengusaha (Apindo) terkait optimalisasi dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Investasi vs Lahan Pertanian: Pemerintah didesak mempermudah izin bagi investor, namun tetap harus tegas menyelesaikan sengketa lahan LP2B/LSD agar zonasi industri dan pemukiman tidak tumpang tindih.
Darurat Ekonomi Desa: Maraknya fenomena pinjaman mikro yang meresahkan (sering disebut “Bank Mekar”) di desa-desa menuntut pengoptimalan Koperasi Merah Putih sebagai solusi konkret ekonomi rakyat.
Meski mewarnai “hujan” kritik, Ayi Suhaya tetap mengapresiasi langkah Pemkab Pasuruan yang berani membuka forum konsultasi publik secara transparan. Kehadiran berbagai elemen, mulai dari ulama hingga aktivis, dinilai sebagai langkah inklusif untuk menyerap aspirasi riil masyarakat.
“Kritik ini adalah bentuk kecintaan kami agar RKPD 2027 nanti benar-benar murni untuk kepentingan rakyat, bukan titipan kepentingan oknum tertentu,” pungkasnya.
Chu
