PASURUAN, newscakra.com — Ruang publik kembali disuguhi teater drama yang menggelitik akal sehat. Sebuah insiden friksi antarwanita di area parkir Mapolres kini menggelinding liar. Alih-alih menjadi persoalan hukum yang jernih, kasus ini justru menjelma sebagai panggung sandiwara yang dipenuhi alibi, manipulasi, dan pembalikan fakta.
Muasalnya klasik: kecurigaan seorang istri sah yang kerap menemukan pesan WhatsApp bermuatan kata “sayang”, yang kemudian berujung pada konfrontasi. Namun, yang menarik perhatian bukanlah benturan fisiknya, melainkan bagaimana sang pelapor—yang kebetulan berprofesi sebagai wartawati—mencoba mendesain ulang narasi demi menyelamatkan mukanya dari isu perselingkuhan sesama rekan sejawat.
Saat hubungan terlarang itu mulai terendus, alibi instan langsung diproduksi. Dalih “hubungan profesional antar-rekan kerja” dilempar ke media online sebagai jaring penyelamat untuk menutupi aib.
Bukannya introspeksi diri, sang wanita justru memilih menyerang balik. Menggunakan tameng “penganiayaan terhadap jurnalis”, ia bergerak agresif di media sosial, memobilisasi simpati publik lewat TikTok, hingga menggandeng penasihat hukum. Tangisan teatrikal dan tutur kata santun yang dibungkus dengan hijab seolah menjadi kostum sempurna dalam akting yang memukau.
Namun, bagi mereka yang paham rekam jejak kedua oknum ini, drama tersebut hanya memicu senyum kecut. Publik tidak buta; fakta di lapangan menunjukkan kedekatan yang teramat intim. Sang wanita konon kerap menangis di depan rekan-rekannya jika si pria tidak mengajaknya dalam suatu kegiatan—sebuah reaksi yang jelas melampaui batas profesionalisme kerja. Sejumlah aktivis bahkan mengaku telah mendengar langsung pengakuan dari mulut sang pria idaman, yang ditegaskan dengan sumpah demi agama.
Di sisi lain, publik pun mulai bertanya-tanya: bagaimana respons dan sikap suami sah dari wanita pelapor tersebut setelah mengetahui rentetan berita miring yang sempat mencuat?
Hipokrisi ini kian memuncak ketika ego pribadi mulai menyetir institusi hukum. Tak tanggung-tanggung, desakan agar polisi segera menahan sang istri sah terus digaungkan. Bahkan, ketika proses hukum tidak berjalan sesuai kehendak pribadinya—termasuk dalam perkara lain yang menjerat anggota keluarganya—aparat kepolisian yang bertugas justru dilaporkan ke Polda hingga Ombudsman. Langkah tersebut berakhir sia-sia, karena pihak kepolisian terbukti telah bekerja sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang berlaku.
Sikap yang selalu menyalahkan pihak-pihak yang tidak sejalan ini menunjukkan adanya distorsi ego yang akut. Siapa pun yang tidak pro terhadap kepentingannya, seketika dicap sebagai musuh.
Melihat rekam jejak manuvernya yang gemar memutarbalikkan keadaan dan menyerang institusi secara membabi buta, sudah sepatutnya pihak kepolisian mengambil langkah tegas dan terukur. Polres dinilai perlu melayangkan surat resmi untuk melakukan pemeriksaan psikologis (psikiatri) terhadap wanita tersebut. Langkah ini krusial untuk menguji apakah tindakan agresifnya murni merupakan bentuk pembelaan diri, ataukah sebuah gejala manipulasi dari seseorang yang terjebak dalam delusi egonya sendiri.
Hukum tidak boleh kalah oleh air mata buaya, dan profesi jurnalis yang mulia tidak boleh dijadikan tameng untuk menyembunyikan moralitas yang runtuh. Publik kini menunggu, sampai kapan topeng itu akan bertahan sebelum akhirnya terkelupas habis oleh fakta yang sebenarnya.
Catatan: Cerita ini merupakan opini skenario drama yang unik. Jika ada kesamaan dengan cerita di dunia nyata, hal tersebut hanyalah suatu kebetulan.
