PASURUAN NewsCakra.com — Sejumlah organisasi kemasyarakatan (LSM) yang tergabung dalam koalisi LIRA, Brigade Gus Dur, LPAPR, dan GPN 01 menggelar audiensi “panas” di Mapolres Pasuruan, Rabu (15/04/2026). Mereka mendesak kepolisian segera memberangus jaringan pengoplosan LPG subsidi di wilayah Bangil yang diduga kuat telah lama beroperasi secara terorganisir.
Para aktivis menuding penegakan hukum terhadap praktik pemindahan gas melon (3 kg) ke tabung 12 kg non-subsidi di wilayah tersebut masih jalan di tempat dan terkesan tebang pilih.
Aktivis GPN 01, Aris, S.H., secara gamblang menyerahkan bukti-bukti autentik berupa dokumentasi video dan foto aktivitas di lokasi yang diduga sebagai gudang oplosan. Ia mempertanyakan kinerja pengawasan polisi karena praktik ilegal ini seolah tak tersentuh hukum dalam waktu yang lama.
“Bukti video dan foto sudah kami serahkan. Ini bukan persoalan baru, semestinya sudah terdeteksi jika pengawasan berjalan optimal. Kami tidak ingin ada persepsi di masyarakat bahwa kepolisian melakukan pembiaran terhadap mafia gas,” tegas Aris dengan nada tinggi.
Sorotan paling tajam muncul ketika Aris mengungkap dugaan adanya “main mata” atau kebocoran informasi setiap kali petugas hendak melakukan penindakan. Ia mencium kejanggalan di mana lokasi yang dicurigai mendadak bersih dan kosong sesaat sebelum tim kepolisian tiba di lapangan.
“Jika setiap akan dilakukan penindakan lokasi selalu mendadak kosong, tentu ini menjadi catatan penting. Perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah ada kebocoran informasi dari dalam? Ini harus diusut tuntas,” tambahnya.
Senada dengan Aris, Ketua Brigade Gus Dur, Muslimin (Bos Muslim), meminta polisi tidak ragu menyeret aktor intelektual di balik jaringan ini. Kekhawatiran warga semakin diperkuat oleh keterangan saksi berinisial Hus, yang menyebut sosok terduga pelaku sering sesumbar seolah memiliki pengaruh luas.
“Terduga pelaku sering menunjukkan sikap percaya diri berlebihan, seolah-olah semua pihak, mulai dari media, LSM, hingga aparat, sudah berada dalam kendalinya. Klaim kedekatan inilah yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan memicu persepsi miring terhadap penegakan hukum,” ungkap Hus.
Kasat Intelkam Polres Pasuruan, AKP Lubis Ibroril Chosam, S.A.P., yang menerima audiensi tersebut menyatakan bahwa pihaknya menampung seluruh aspirasi dan bukti yang disampaikan. Namun, ia menyarankan para aktivis untuk menempuh jalur administrasi hukum yang formal.
“Kami terima informasinya dan akan diteruskan ke satuan Reskrim. Silakan buat laporan resmi melalui SPKT agar proses penyelidikan dapat berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar AKP Lubis.
Kini bola panas berada di tangan Polres Pasuruan. Masyarakat menunggu pembuktian nyata dari aparat penegak hukum: apakah mereka berani menyapu bersih gudang oplosan di Bangil, atau justru membiarkan klaim “kebal hukum” para pelaku menjadi kebenaran di mata publik. (*)
