Pringsewu, Newscakra.com – Seorang tokoh masyarakat Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung yang meminta agar namanya tidak dipublikasikan terlebih dahulu, menghubungi wartawan dengan menyampaikan kekhawatirannya terkait realisasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arta Guna. Tokoh tersebut mendesak agar kasus yang diindikasikan adanya penyelewengan anggaran segera dilaporkan ke Divisi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Pringsewu atau Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu.
“Saya berharap teman-teman wartawan dapat mengawal proses pelaporan ke pihak berwajib terkait indikasi penyimpangan anggaran yang diduga dilakukan oleh Surya Dwi Saputra (SDS), Kepala Pekon (Kakon) Wates sekaligus Komisaris BUMDes Arta Guna. Tujuan kami adalah agar persoalan ini dapat diselesaikan secara hukum yang jelas, bukan hanya menjadi bahan pembicaraan publik yang tidak menghasilkan solusi,” ujar tokoh tersebut pada hari Rabu (01/04/2026).
Perkara yang menjadi sorotan masyarakat bermula dari penggunaan dana ketahanan pangan untuk pembangunan kandang sapi dan pembelian hewan ternak. Ada dua versi mengenai besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan kandang, yaitu Rp 100.000.000 dan Rp 130.000.000. Selain itu, terdapat keterangan bahwa Sekretaris Pekon (Sekon) telah meminjam uang sebesar Rp 30.000.000 yang digunakan untuk membeli 3 ekor sapi. Kondisi semakin memprihatinkan setelah Direktur BUMDes Arta Guna mengeluhkan kesulitan dalam mencari dana untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi.
“Ini sudah menunjukkan adanya ketidakjelasan yang perlu diperiksa. Kami berharap penegak hukum segera terlibat, karena hanya melalui penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang bahwa kebenaran dapat terbongkar secara jelas,” tegas tokoh masyarakat tersebut.
Sebelumnya, pada malam Selasa (31/03/2026), wartawan telah melakukan konfirmasi dengan beberapa pengurus pengelola sapi BUMDes Arta Guna. Mereka mengaku telah didatangi dan dimarahi oleh SDS terkait berkembangnya informasi mengenai kondisi BUMDes tersebut.
“Kita semua dimarahin oleh Pak Kakon gara-gara berita yang beredar, padahal ini adalah urusan negara dan kepentingan bersama kita,” pungkas salah satu pengurus yang tidak ingin disebutkan namanya.
Tim
