SITUBONDO NEWSCAKRA.COM – Proyek peningkatan jalan hotmix ruas Kp. Timur – Kp. Dami di Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, menuai kecaman keras dari warga. Baru saja selesai dikerjakan, proyek senilai Rp 276.048.076,00 ini dituding “asal jadi” dan menampilkan kualitas yang sangat buruk, bahkan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan parah.
Kondisi jalan yang baru Selesai Dikerjakan itu langsung memicu kekecewaan memuncak di kalangan masyarakat. Hepi, seorang warga Situbondo yang melakukan peninjauan langsung, mengungkapkan keterkejutannya atas temuan di lapangan.
“Baru selesai dikerjakan, retakan sudah menyebar di mana-mana. Yang lebih parah, lapisan hotmix sudah mulai mengelupas dan memperlihatkan lapisan dasarnya,” tegas Hepi. Ia menilai, kondisi ini adalah bukti nyata bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV. BALURAN PERMAI, di bawah pengawasan ketat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga Kabupaten Situbondo, tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
Hepi menduga bahwa rendahnya mutu proyek hotmix ini berakar dari lemahnya pengawasan oleh Dinas PUPP Bidang Bina Marga. Proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan seharusnya memberikan manfaat jangka panjang, justru berpotensi merugikan negara dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Berdasarkan taksiran awal, Hepi memperkirakan kerugian negara akibat proyek yang dinilai bobrok ini mencapai sekitar Rp 46.200.000.
Kondisi ini memicu desakan keras dari masyarakat agar pihak berwenang segera mengambil tindakan. Hepi menuntut agar Dinas PUPP segera turun tangan melakukan inspeksi dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja CV. BALURAN PERMAI.
“Kami mendesak Dinas segera bertindak! Kami juga berharap Bapak Bupati Situbondo langsung turun ke lapangan untuk menyaksikan betapa buruknya kualitas pekerjaan ini,” tandasnya.
Tuntutan utama warga adalah pengerjaan ulang proyek hotmix tersebut agar kualitasnya benar-benar sesuai dengan standar. Jika tuntutan ini diabaikan, Hepi memastikan akan membawa kasus ini ke jenjang hukum dengan melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait.
Warga Situbondo menegaskan keseriusan mereka dalam mengawal anggaran daerah. Dokumentasi berupa video kondisi proyek telah disiapkan sebagai bukti kuat untuk mendukung upaya penegakan hukum. Mereka berharapagar proyek APBD menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama, bukan sekadar proyek yang menghamburkan anggaran.
Bas
