Pesawaran, Newscakra.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menghadapi protes keras. Dapur pengelola, Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Syalu, menghentikan distribusi makanan kepada 242 penerima manfaat setelah adanya keluhan dari warga mengenai menu yang dianggap terlalu pedas untuk balita.
Alih-alih mengevaluasi masukan, pengelola Dapur SPPG Syalu justru memilih untuk menghentikan penyaluran program selama dua hari. Tindakan ini menuai reaksi dari Pemerintah Desa Taman Sari, yang menilai penghentian tersebut sebagai respons berlebihan dan tidak berkeadilan. Kepala Desa Taman Sari, Fabiyan Jaya, menyatakan bahwa kritik seharusnya dijadikan bahan perbaikan, bukan pembalasan yang merugikan ratusan penerima manfaat.
“Ini bukan hanya soal pedas, tapi juga soal sikap antikritik pengelola yang bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan semangat program nasional yang seharusnya melindungi kelompok rentan,” ujar Fabiyan Jaya.
Selain isu menu pedas, Kades Fabiyan Jaya juga menyoroti dugaan pelanggaran operasional dapur SPPG Syalu. Ia menyebutkan bahwa dapur tersebut diduga belum mengantongi izin lingkungan, tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang memadai, dan mengabaikan pengelolaan sampah desa. Lebih lanjut, keberadaan dapur MBG di Desa Taman Sari dinilai tidak memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar karena potensi desa seperti BUMDes dan Koperasi Merah Putih tidak dilibatkan dalam pengadaan bahan baku.
Menyikapi berbagai persoalan ini, Pemerintah Desa Taman Sari telah mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPRD Kabupaten Pesawaran. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja, legalitas, serta sikap pengelola SPPG Syalu dalam menjalankan program MBG. Pihak desa menegaskan dukungan penuh terhadap program nasional ini, namun menekankan pentingnya profesionalisme dan keterbukaan terhadap kritik dari pelaksana di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Dapur SPPG Syalu belum memberikan keterangan resmi terkait penghentian distribusi maupun laporan ke DPRD. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berimbang.
Bang Ain
