Newscakra.com – Nama Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, tengah menjadi sorotan tajam publik. Di tengah gencarnya pemberitaan mengenai keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal, Djaka terseret dalam pusaran kasus dugaan suap miliaran rupiah yang terungkap dalam persidangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menanggapi situasi ini, pengusaha rokok sekaligus pemilik Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, melontarkan kritik keras. Ia menyebut aksi pamer keberhasilan yang dilakukan Dirjen Bea Cukai sebagai “selebrasi tanpa esensi” dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi hingga pencopotan jabatan.
Kritik Gus Lilur didasarkan pada fakta persidangan kasus dugaan suap importasi barang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 12 Juni 2026. Jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo, yang membenarkan adanya aliran dana rutin.
Dalam kesaksian tersebut, kode “BC1” yang tercantum dalam amplop cokelat secara eksplisit merujuk pada sosok Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama. Adapun rincian dugaan suap yang terungkap meliputi:
• Aliran dana bulanan: Rp3 miliar per bulan selama tujuh kali (Juli 2025–Januari 2026), dengan total mencapai Rp21 miliar.
• Temuan lain: Pada 20 Mei 2026, Jaksa KPK mengungkap dugaan penerimaan suap senilai 213.600 dolar Singapura (hampir Rp3 miliar) yang mengalir kepada Djaka Budhi Utama.
Ironisnya, beberapa hari setelah persidangan, Djaka tampil di publik pada 9 Juni 2026 untuk mengumumkan penyitaan 8,9 juta batang rokok ilegal di Tol JORR dengan potensi kerugian negara yang diselamatkan senilai Rp8,66 miliar.
Gus Lilur menilai langkah tersebut hanyalah pengalihan isu. “Penindakan itu hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum hingga ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan, sementara konferensi pers dilakukan seolah-olah melakukan penangkapan besar. Ini drama yang nyata-nyata sampah tanpa harga,” tegas Gus Lilur, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, sebagai pejabat setingkat Direktur Jenderal, Djaka seharusnya menjadi pembantu Presiden yang menjaga integritas penerimaan negara, bukan justru menjadi beban moral bagi pemerintahan.
Gus Lilur berharap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa konsisten dengan pernyataannya untuk mencopot pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Ia mendesak Presiden Prabowo agar segera mencari pengganti yang memiliki patriotisme dan integritas tinggi.
Dalam pandangan Gus Lilur, negara membutuhkan figur yang berani, bukan yang pandai mengatur panggung. Ia bahkan menyarankan agar Presiden mempertimbangkan tokoh-tokoh dengan rekam jejak keberanian seperti Komjen Pol (Purn.) Oegroseno atau Mayjen TNI (Purn.) Sunarko untuk mengisi pos-pos strategis.
“Presiden perlu merangkul tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas agar negara tidak kehilangan ribuan triliun setiap tahunnya. Kebijakan hebat Presiden akan kehilangan taringnya jika dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum dan moral,” tutupnya.
