PASURUAN newscakra.com — Penyelenggaraan Karnaval Desa Wonosari, Kecamatan Wonorejo, menuai gelombang kritik dan kekecewaan tajam dari warga setempat. Acara yang sejak awal dibayangi pro-kontra tersebut dinilai telah menabrak berbagai aturan yang sebelumnya disepakati bersama.
Padahal, demi menjaga kondusivitas, pihak pro dan kontra sempat membuat surat kesepakatan resmi yang disaksikan langsung oleh jajaran Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polsek Wonorejo. Namun, dalam pelaksanaannya, poin-poin krusial dalam surat tersebut disinyalir hanya menjadi formalitas belaka.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat setidaknya dua poin utama yang dilanggar secara terang-terangan saat acara berlangsung:
Sound System Tetap Memekakkan Telinga saat Azan: Musik tidak dihentikan meski rombongan karnaval melintasi mushola pada jam shalat.
Melanggar Jam Operasional: Acara terus berlanjut hingga larut malam, melewati batas maksimal kegiatan yang telah ditentukan pada pukul 23.00 WIB.
“Surat kesepakatan yang sudah ditandatangani seolah hanya jadi pajangan dan bualan saja. Banyak poin yang dilanggar begitu saja tanpa ada tindakan,” ujar salah satu warga lokal yang enggan disebutkan namanya.
Warga makin menyayangkan sikap petugas keamanan di lapangan. Kehadiran sejumlah personel Polsek Wonorejo di lokasi acara dinilai tidak memberikan dampak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi secara kasat mata.
Menurut pengakuan warga, teguran dan informasi terkait pelanggaran jam operasional sebenarnya sudah disampaikan kepada petugas Polsek di lokasi. Namun, kegiatan tersebut tetap dibiarkan berjalan hingga usai.
Atas rentetan pelanggaran ini, warga mendesak agar panitia penyelenggara dan pihak-pihak terkait bertanggung jawab secara terbuka. Warga juga menuntut adanya sanksi yang jelas dan terukur agar kepercayaan publik terhadap APH sebagai pengayom dan penengah yang adil tidak luntur.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak-pihak terkait, baik panitia penyelenggara maupun Polsek Wonorejo masih memilih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pembiaran pelanggaran kesepakatan tersebut.
