NEWS CAKRA, SITUBONDO — Pelaksanaan proyek peningkatan jalan ruas Curah Kalak – Awar Awar / PLP di Kabupaten Situbondo menuai sorotan masyarakat. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 tersebut disinyalir mengalami indikasi manipulasi teknis di lapangan.
Proyek di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo ini memiliki volume pekerjaan sepanjang 304 meter dengan nilai kontrak sebesar Rp356.428.648,35. Adapun pelaksana pekerjaan di lapangan dikerjakan oleh kontraktor PT Universal Mediterian Sejahtera.
Dugaan penyimpangan ini mencuat setelah tim di lapangan menemukan adanya ketidaksesuaian pesanan aspal hotmix yang berdampak langsung pada berkurangnya tingkat ketebalan jalan. Selain itu, terdapat perbedaan keterangan atau ketidaksinkronan informasi antara pihak pelaksana kegiatan di lapangan dengan pihak penyedia aspal (Asphalt Mixing Plant / AMP).
Ketua LBH Cakra Situbondo sekaligus warga setempat, Nofika Syaiful Rahman (Opek), merespons cepat temuan tersebut dengan melakukan pengecekan dan investigasi langsung ke lokasi proyek. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian warga serta upaya pencegahan dini terhadap potensi tindak pidana korupsi maupun dugaan pemangkasan anggaran.
“Proyek perluasan jalan Curah Kalak – Awar Awar ini membutuhkan pemeriksaan mendalam dan efektif agar tidak timbul kecurigaan publik mengenai dugaan pengurangan volume atau spesifikasi teknik. Pihak dinas terkait, konsultan perencana, maupun konsultan pengawas harus turun tangan secara lebih intensif. Ingat, proyek ini dibiayai dari uang pajak masyarakat,” tegas Opek saat memberikan keterangan kepada awak media.
Opek juga menyayangkan lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait Serta Konsultan Pengawas selama proses pengerjaan berlangsung. Menurutnya, proyek ini seharusnya bisa menjadi percontohan pengerjaan infrastruktur yang berkualitas dan transparan di Kabupaten Situbondo, bukannya justru meninggalkan preseden buruk bagi pembangunan daerah.
LBH Cakra Situbondo mendesak Dinas PUPP Kabupaten Situbondo beserta tim pengawas independen untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan uji petik ketebalan (core drill) di lokasi guna memastikan kualifikasi bangunan sesuai dengan dokumen kontrak kerja.
