SITUBONDO, Newscakra.com – Pemerintah Kabupaten Situbondo terus menggenjot pembangunan infrastruktur hingga ke tingkat desa guna meningkatkan mobilitas masyarakat. Namun, semangat percepatan pembangunan tersebut diduga tidak dibarengi dengan kualitas pengerjaan yang memadai di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan.
Proyek pengaspalan jalan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2026 di Dusun Pareyaan Selatan, RT 02 RW 04, kini menuai sorotan tajam. Proyek dengan volume 200 meter x 2,5 meter tersebut menelan anggaran sebesar Rp67.025.000,00.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi fisik jalan tersebut sangat memprihatinkan. Padahal, menurut informasi warga sekitar, pengerjaan proyek tersebut baru saja rampung dilaksanakan.
Warga setempat mengungkapkan kekecewaannya lantaran jalan yang baru saja diaspal tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan di sejumlah titik. Material batu sebagai lapisan dasar tampak menonjol ke permukaan aspal, yang mengindikasikan bahwa lapisan aspal yang disiramkan sangat tipis dan tidak sesuai dengan standar teknis pengerjaan jalan.
“Baru selesai dikerjakan, tapi kondisinya sudah seperti ini. Aspalnya terlihat sangat tipis, batu-batu dasarnya sudah muncul ke atas. Kami khawatir jalan ini tidak akan bertahan lama dan justru membahayakan pengguna jalan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pengerjaan yang “asal jadi” demi mengejar keuntungan pribadi atau kelompok, dengan mengabaikan spesifikasi teknis yang seharusnya dipenuhi. Masyarakat berharap agar pihak berwenang, baik dari pihak kecamatan maupun inspektorat, segera melakukan pengecekan ulang terhadap hasil pekerjaan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan,pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Sumberkolak belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga dan kondisi proyek pengaspalan tersebut. Upaya konfirmasi terus dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan informasi mengenai dugaan penyimpangan spesifikasi dalam proyek tersebut.
Masyarakat Desa Sumberkolak mendesak agar ada pertanggungjawaban dari pihak desa terkait penggunaan anggaran Dana Desa tersebut, demi memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi warga, bukan sekadar proyek “seumur jagung”.
