Newscakra.com – Isu peredaran rokok ilegal dan tata kelola cukai dinilai tidak akan tuntas hanya dengan tindakan represif semata. Untuk menjawab akar permasalahan, para pemangku kepentingan di sektor tembakau merumuskan tiga tuntutan strategis atau disebut TRITURA Petani Tembakau Madura yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
Rumusan kebijakan ini disampaikan oleh HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, pengusaha rokok dan Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) yang akrab disapa Gus Lilur.
Menurutnya, penindakan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks ini. Diperlukan terobosan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan memberikan solusi jangka panjang.
“Kalau hanya mengandalkan penindakan, masalah ini tidak akan pernah selesai. Harus ada solusi kebijakan yang membuka jalan bagi pelaku usaha rakyat dan petani tembakau untuk bisa bertahan dan berkembang,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis (16/4).
Berikut adalah tiga poin utama dalam TRITURA Petani Tembakau Madura:
1. Transformasi Rokok Ilegal Menjadi Legal
Gus Lilur menekankan bahwa pendekatan yang digunakan harus bersifat transformatif, bukan hanya represif. Ia menilai banyak pelaku usaha kecil berada di jalur ilegal bukan karena niat melanggar, melainkan karena keterbatasan akses, biaya, dan prosedur yang rumit untuk masuk ke sistem legal.
“Ini bukan hanya soal menertibkan, tapi soal perubahan pola pikir dan kemudahan akses. Kami mengajak dan meminta para pengusaha rokok yang selama ini berjalan di jalur ilegal untuk beralih menjadi legal. Namun, negara juga wajib membuka jalannya agar bisa dilalui,” tegasnya.
2. Menteri Keuangan Segera Wujudkan “Cukai Rokok Rakyat”
Tuntutan kedua adalah percepatan realisasi kebijakan tarif cukai khusus untuk industri rakyat, yang sebelumnya telah menjadi komitmen dan janji Kementerian Keuangan.
Gus Lilur mendesak agar janji tersebut tidak tinggal diam dan segera diterbitkan dalam waktu paling lama satu bulan ke depan mengingat kondisi di lapangan yang semakin mendesak.
“Kita sudah mendengar komitmen Bapak Menteri Keuangan soal Cukai Rokok Rakyat. Sekarang saatnya diwujudkan, jangan berlarut-larut. Tanpa kebijakan cukai yang adil dan adaptif, pelaku usaha kecil akan terus kesulitan masuk ke jalur legal, dan masalah rokok ilegal akan terus berulang,” paparnya.
3. Presiden Terbitkan PP tentang KEK Tembakau Madura
Sebagai solusi jangka panjang, Gus Lilur meminta Presiden Republik Indonesia segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau Madura.
Menurutnya, keberadaan KEK akan menjadi fondasi utama untuk membangun ekosistem industri yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.
“KEK Tembakau Madura adalah solusi strategis nasional. Ini akan menghubungkan petani, industri pengolahan, hingga pasar dalam satu ekosistem yang kuat dan berkelanjutan. Dengan KEK, Madura bisa bertransformasi menjadi pusat industri tembakau yang berdaya saing nasional maupun global,” jelasnya.
Kebijakan Adil untuk Semua Pihak
Gus Lilur menegaskan bahwa TRITURA ini bukan sekadar tuntutan, melainkan rumusan solusi konkret untuk menyelamatkan industri tembakau nasional.
Ia berharap pemerintah memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga membangun dan menyejahterakan.
“Kalau kita ingin industri ini sehat, maka harus dimulai dari kebijakan yang adil. Petani harus sejahtera, pelaku usaha harus bisa hidup layak, dan negara juga harus mendapatkan manfaatnya secara maksimal,” pungkasnya.
