KOTA PASURUAN NewsCakra.com — Absennya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) perdana media Suara Rakyat+62 menuai polemik. Ketidakhadiran kedua pucuk pimpinan daerah secara bersamaan dalam acara yang digelar di Hotel Semeru, Sabtu (14/02), tersebut memicu reaksi keras dari kalangan jurnalis dan aktivis.
Meski acara berlangsung meriah, kosongnya representasi pimpinan daerah dianggap sebagai sinyalemen negatif dalam hubungan kemitraan antara birokrasi dan pilar keempat demokrasi.
Direktur Media Suara Rakyat+62, Son Haji (akrab disapa Bung Jibon), secara terbuka mengungkapkan rasa kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah mengikuti prosedur protokoler dengan mengirimkan undangan resmi jauh-jauh hari.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran beliau-beliau. Padahal, undangan resmi sudah kami layangkan beberapa hari sebelumnya, baik kepada Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Pasuruan,” ujar Bung Jibon dengan nada kecewa.
Tokoh masyarakat sekaligus pengamat hukum, Ayi Suhaya, SH, menilai absennya kepala daerah ini melahirkan sentimen publik yang kurang baik. Menurutnya, hal ini bisa diinterpretasikan sebagai kurangnya sinergi atau bahkan adanya sikap “tebang pilih” terhadap media tertentu.
“Absennya pemimpin di acara publik sering memicu isu disharmoni atau ketidaksolidan pimpinan daerah. Seharusnya, jika Wali Kota berhalangan, ada perwakilan tetap seperti Wakil Wali Kota yang hadir untuk menjaga hubungan baik,” tegas Ayi Suhaya, Minggu (15/02/2026).
Ayi menambahkan bahwa kehadiran pejabat publik dalam undangan media sejatinya adalah simbol kemitraan dan bentuk transparansi pemerintah kepada rakyat.
Sejumlah aktivis yang hadir dalam acara tersebut turut mempertanyakan komitmen pimpinan daerah. Muncul anggapan miring bahwa pimpinan daerah seolah “alergi” bersinggungan dengan awak media yang memiliki karakter investigatif dan kritis.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Humas maupun Protokol Pemkot Pasuruan mengenai alasan pasti ketidakhadiran kedua pejabat tersebut pada agenda Sabtu pukul 11.00 WIB tersebut. Publik pun menanti klarifikasi agar spekulasi mengenai disharmoni hubungan pemerintah dan pers tidak semakin liar.
Ghana
