SITUBONDO, Newscakra.com – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menuai sorotan tajam. Program padat karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat, diduga kuat telah melenceng dari teknis akibat disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai ajang politik dan ladang meraup keuntungan pribadi.
Ketua DPC LBH Situbondo, Nofika Syaiful Rahman atau yang akrab disapa Opek angkat bicara mengenai Carut-marut pelaksanaan program tersebut di lapangan pada Kamis (9/7/2026).
Menurut Opek, P3-TGAI sejatinya merupakan program murni dari Kementerian PUPR pusat melalui Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA), dibantu oleh Tim Pelaksana Balai (TPB) serta Konsultan Manajemen Balai (KMB). Program ini bertujuan untuk memperbaiki dan membangun saluran irigasi pedesaan demi memperlancar distribusi air bagi petani.
“Perlu dipahami masyarakat bahwa ini adalah program pusat, bukan program milik partai politik tertentu. Memang usulannya bisa melalui aspirator, namun dalam pelaksanaannya wajib dikelola secara swakelola oleh kelompok tani atau Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA),” ujar Opek kepada awak media.
Namun, realita di lapangan justru berbanding terbalik. Opek mensinyalir keberadaan HIPPA atau kelompok tani di beberapa titik di Situbondo hanya dijadikan formalitas atau “jembatan” hukum semata. Di balik layar, ada oknum yang menguasai dan mengelola seluruh anggaran secara utuh.
Kejanggalan ini diperkuat dengan ditemukannya para pekerja proyek yang bukan berasal dari warga desa setempat.
“Ini program padat karya yang harusnya memberdayakan warga sekitar. Tapi yang terjadi di lapangan, pekerjanya didatangkan dari luar daerah, bahkan dari luar kota. Ini jelas menunjukkan ada sistem yang tidak sehat dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Dampak dari tata kelola yang diduga menyimpang ini bermuara pada buruknya kualitas fisik bangunan. Opek menyoroti banyaknya proyek P3-TGAI Sebelumnya di Situbondo yang terkesan dikerjakan secara asal-asalan dan serampangan, namun anehnya luput dari sanksi atau evaluasi serius.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar dari LBH Situbondo mengenai transparansi penggunaan anggaran keuangan negara tersebut.
“Apakah mungkin proyek ini bisa selesai sesuai spesifikasi jika anggarannya disunat di tengah jalan? Kami menduga ada komitmen ‘bagi-bagi kue’ atau setoran anggaran di setiap pos. Akibatnya, pelaksana di lapangan hanya memaksakan proyek itu selesai tanpa memedulikan kualitas,” cecar Opek.
Ia mengingatkan bahwa anggaran yang dikucurkan negara harusnya turun utuh ke kelompok P3A/HIPPA agar menghasilkan infrastruktur irigasi yang kokoh dan berumur panjang untuk kepentingan petani lokal. LBH Cakra DPC Situbondo meminta pihak balai terkait dan aparat penegak hukum tidak tinggal diam melihat adanya dugaan praktik pemotongan anggaran dan manipulasi swakelola ini.
