Newscakra.com – Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, meminta seluruh peserta Muktamar NU ke-35 menjadikan forum tertinggi organisasi tersebut sebagai momentum pemurnian khittah. Kiai kampung asal Situbondo, Jawa Timur, ini menegaskan bahwa pilihan pemimpin dalam muktamar kali ini akan menentukan posisi NU ke depan: sebagai penjaga keutuhan republik atau sekadar mesin mobilisasi massa.
Gus Lilur mengingatkan agar luka lama pada Muktamar ke-34 di Lampung (Desember 2021) tidak terulang. Menurutnya, proses pemilihan yang sarat kepentingan pragmatis saat itu telah membawa dampak fatal bagi internal organisasi.
“Muktamar ke-34 Lampung harus jadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin dampaknya sangat fatal bagi NU—organisasi menjadi terpecah, konflik kepengurusan merembet ke ranah hukum, hingga terseret arus korupsi dan syahwat politik praktis,” ujar Gus Lilur pada Rabu (18/6/2026).
Melihat situasi geopolitik global yang bergolak serta kerentanan kohesi sosial di dalam negeri, Gus Lilur menilai NU—dengan basis massa lebih dari seratus juta warga—memikul tanggung jawab moral yang besar.
Ia kemudian menganalogikan sikap yang harus diambil para peserta Muktamar ke-35 dengan peristiwa historis pengesahan Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945. Kala itu, para tokoh Islam berjiwa besar menghapus tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” demi menjaga integrasi bangsa yang baru seumur jagung.
“Semangat Piagam Jakarta adalah representasi cara berpikir pemimpin Islam sejati: menempatkan kepentingan bangsa yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat kenegarawanan itulah yang harus dibawa ke bilik suara muktamar,” tegasnya.
Sebagai implementasi nyata dari semangat persatuan tersebut, Gus Lilur menyatakan bahwa pemimpin NU yang terpilih nanti harus berkomitmen mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.
Di matanya, duet Prabowo–Gibran adalah simbol rekonsiliasi nasional yang berhasil meredam polarisasi tajam di tengah masyarakat, sekaligus menyatukan rivalitas sektoral.
“Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi yang melelahkan antara ‘cebong’ dan ‘kampret’, hingga dinamika antarinstitusi keamanan (TNI-Polri) berhasil diredam. Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi stabilitas dan persatuan bangsa, pemimpin NU ke depan haruslah figur yang mendukung keberlanjutan kepemimpinan ini,” urai Gus Lilur.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka mendorong duet kepemimpinan ideal untuk PBNU ke depan: Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. sebagai Ketua Umum PBNU, dan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A. untuk posisi Rais Aam.
Nasaruddin Umar saat ini mengemban amanah sebagai Menteri Agama di Kabinet Prabowo, Imam Besar Masjid Istiqlal, serta tokoh dialog antaragama internasional. Sementara Said Aqil Siradj merupakan ulama senior dengan rekam jejak panjang memimpin PBNU serta memiliki kedalaman ilmu syariah lulusan Universitas Ummul Qura, Makkah.
“Keduanya adalah profesor asli, ulama tulen, dan cendekia sejati yang mampu membawa NU bermartabat di panggung global. NU ini kaya akan tokoh bangsa—jangan sampai yang tampil justru yang ‘itu-itu saja’ hanya karena faktor kedekatan politik,” kritik Gus Lilur.
Pada saat yang sama, ia juga melontarkan kritik keras terhadap fenomena munculnya “gus-gus nanggung”yakni figur yang memanfaatkan simbol kesantrian demi legitimasi politik, tanpa dibarengi kedalaman ilmu agama yang mumpuni, serta menjadikan NU sekadar batu loncatan karier personal.
Menutup pernyataannya, Gus Lilur menegaskan bahwa Muktamar ke-35 adalah ujian sejarah yang sesungguhnya bagi NU.
“Ini bukan sekadar suksesi rutin. Ini soal masa depan NU dan umat. Apakah kita mau kembali ke jalan lurus para ulama pendiri bangsa, atau terus terseret dalam arus pusaran kekuasaan—itulah yang sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
