BENTENG,Newscakra.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah memperkuat komitmennya dalam menjamin kesehatan masyarakat melalui Forum Komunika Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Keaktifan Peserta JKN-KIS. Pertemuan strategis ini difokuskan pada persiapan menuju Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Selasa (14/04/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, dan dihadiri oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bengkulu, Syafrudin Imam Negara. Turut hadir Sekretaris Daerah Tomi Marisi, jajaran Asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Bupati Rachmat Riyanto menekankan bahwa sinergi lintas tingkat pemerintahan—mulai dari pusat, provinsi, hingga daerah—menjadi fondasi utama dalam optimalisasi program JKN-KIS. Meski capaian kepesertaan di Kabupaten Bengkulu Tengah secara administratif telah melampaui 100 persen, fokus utama kini bergeser pada aspek keaktifan peserta.
“Program BPJS Kesehatan adalah instrumen utama perlindungan kesehatan masyarakat. Kita harus memastikan warga tidak hanya sekadar terdaftar, tetapi status kepesertaannya benar-benar aktif agar manfaatnya dapat dirasakan saat dibutuhkan,” tegas Bupati.
Beliau menambahkan bahwa penyesuaian kuota antar tingkatan pemerintahan sangat krusial agar target keaktifan dapat tercapai secara maksimal tanpa membebani satu pihak secara berlebihan.
Senada dengan Bupati, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bengkulu, Syafrudin Imam Negara, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan merumuskan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas implementasi UHC di daerah. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah pengelolaan data Peserta Penerima Bantuan luran (PBI) yang bersumber dari APBN.
Berdasarkan hasil evaluasi, masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Terdapat peserta yang masuk kategori tanggungan pemerintah pusat (APBN) namun beban pembiayaannya masih dialokasikan pada anggaran daerah (APBD).
“Kami mendorong adanya sinkronisasi data agar masyarakat yang masuk dalam desil 15 sepenuhnya ditanggung melalui APBN. Dengan validasi yang tepat, kuota APBD yang ada dapat dialihkan untuk menjangkau kelompok masyarakat lain yang selama ini belum terlindungi,” papar Syafrudin.
Selain perbaikan data, Pemkab Bengkulu Tengah juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program inovatif bertajuk Srikandi. Program ini membuka ruang bagi perusahaan, badan usaha, maupun organisasi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR).
Melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah optimistis target Universal Health Coverage yang berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud sepenuhnya pada tahun 2026.
Tarmizi
