BENTENG, Newscakra.com– Koalisi Media, Ormas, dan LSM Bengkulu Bersatu (GOLBE) melaporkan dugaan rekayasa data dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bengkulu Tengah ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah.
Laporan bernomor 402/GOLBE/Benteng/IV/2026 itu diserahkan pada April 2026. GOLBE menyoroti indikasi manipulasi dokumen tenaga honorer fiktif di SD 45 Desa Taba Durian Sebakul atas nama oknum berinisial GES.
Dalam dokumen pengaduan, GOLBE memaparkan sejumlah temuan yang dinilai janggal. GES diduga merekayasa daftar hadir dari 2021 hingga 2024, padahal hasil investigasi lapangan menunjukkan yang bersangkutan tidak pernah aktif mengajar di sekolah tersebut.
SK honorer sekolah juga diduga dipalsukan untuk memenuhi syarat masa kerja. Hal ini diperkuat pernyataan Kepala Sekolah SD 45 yang mengaku tidak pernah menandatangani dokumen absensi maupun berkas persyaratan PPPK atas nama GES.
Ketimpangan data juga ditemukan pada Kartu Keluarga. GES tercatat sebagai ibu rumah tangga lulusan SLTA, namun dalam daftar gaji atau payroll justru tercantum gelar sarjana http://S.Pd.
GOLBE menilai praktik ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan pihak lain. Karena itu, mereka mendesak Kejari Bengkulu Tengah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat yang diduga melakukan pembiaran atau terlibat dalam proses verifikasi data.
Koordinator GOLBE, Hasnul Effendi, menyebut laporan ini sebagai upaya membersihkan birokrasi Bengkulu Tengah dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kami meminta Kejaksaan segera membentuk tim investigasi dan melakukan penyidikan tuntas. Ini menyangkut keadilan bagi tenaga honorer yang benar-benar mengabdi, tetapi tersingkir oleh oknum yang menggunakan cara-cara kotor,” tegas Hasnul.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masih berupaya mengonfirmasi tindak lanjut laporan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah.
