Newscakra.com — Mayoritas jamaah Nahdlatul Ulama (NU) hari ini meratapi dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Konflik yang terus berlarut-larut telah mencapai titik yang oleh banyak warga Nahdliyin disebut sebagai fase ambyar hingga “mudyar”—sebuah kondisi retak yang amat rapuh dan kian sulit dipersatukan kembali.
Setidaknya, terdapat enam tokoh utama yang dalam beberapa tahun terakhir terseret dalam pusaran ketegangan ini. Mereka terbelah ke dalam dua faksi besar:
“Kubu Sultan”: Dimotori oleh Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Bendahara Umum PBNU H Gudfan Arif Ghofur.
“Kubu Kramat”: Diisi oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.
Ironisnya, benturan ini justru terjadi di antara pemegang pundak struktural yang secara organisatoris seharusnya saling menopang. Katib Aam semestinya berjalan selaras dengan Rais Aam; Ketua Umum idealnya bekerja harmonis dengan Sekjen; begitu pula hubungan antara Wakil Ketua Umum dan Bendahara Umum. Namun yang tersaji di ruang publik justru sebaliknya: pertengkaran berkepanjangan yang terus-menerus menjadi konsumsi media.
Meskipun sempat muncul secercah harapan pasca-tercapainya Islah Lirboyo, ketegangan di tubuh PBNU nyatanya belum benar-benar mereda hingga hari ini.
Banyak pihak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bahwa muara persoalan hanyalah rivalitas antara Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf dan Sekjen Saifullah Yusuf. Namun, benarkah sesederhana itu?
Sebagai warga NU dan kiai kampung, saya mencoba melakukan tabayun dengan menelusuri jejak sejarah perjalanan konflik ini. Dari penelusuran rekam jejak tersebut, sebuah tesis mengemuka: ada satu figur yang hampir selalu hadir dan melekat dalam setiap episode ketegangan di lingkungan NU, yakni KH Miftahul Akhyar.
Tulisan ini tentu tidak dimaksudkan untuk menyebarkan fitnah atau memojokkan personal. Sebaliknya, ini adalah ikhtiar membaca catatan sejarah secara jernih agar warga Nahdliyin dapat menakar figur seperti apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk memimpin PBNU ke depan.
Karier struktural KH Miftahul Akhyar di lingkungan NU bermula saat beliau menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya periode 2000–2005. Kala itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya dijabat oleh KH Asep Saifuddin Chalim pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang memiliki jaringan pendidikan raksasa di Indonesia. Dalam ingatan kolektif Nahdliyin Surabaya, hubungan kedua tokoh ini kerap diwarnai perbedaan pandangan yang tajam dalam mengelola organisasi. Demi menjaga kondusivitas, KH Miftahul Akhyar kemudian didorong naik ke tingkat provinsi.
Di tingkat wilayah, KH Miftahul Akhyar menjabat sebagai Rais Syuriah PWNU Jawa Timur mendampingi KH Mutawakkil Alallah (Ketua PWNU Jatim 2007–2018), pengasuh salah satu pesantren tertua di Nusantara, Ponpes Zainul Hasan Genggong.
Meski awalnya terlihat harmonis, riak ketegangan kembali muncul. Sejumlah tokoh NU Jawa Timur mencatat adanya benturan pandangan terkait batas kewenangan antara Syuriah dan Tanfidziyah. Urusan teknis organisasi yang semestinya menjadi domain Tanfidziyah kerap memicu perdebatan. Pola yang sama terulang: KH Miftahul Akhyar kembali didorong ke tingkat nasional sebagai jalan keluar.
Di PBNU, beliau dipercaya menjadi Wakil Rais Aam mendampingi KH Ma’ruf Amin, di masa kepemimpinan Ketua Umum KH Said Aqil Siradj (2015–2020). Di balik layar, relasi antara KH Ma’ruf Amin dan KH Miftahul Akhyar pun kedapatan tidak selalu berjalan mulus, walau dinamika tersebut berhasil diredam dari ruang publik. Ketika KH Ma’ruf Amin terpilih menjadi Wakil Presiden RI pada 2019, KH Miftahul Akhyar otomatis naik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Rais Aam.
Puncaknya, pasca-Muktamar ke-34 di Lampung (2021), KH Miftahul Akhyar resmi terpilih sebagai Rais Aam berpasangan dengan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum. Berasal dari keluarga besar Ponpes Roudlotut Tholibin Rembang dan memiliki rekam jejak internasional, Gus Yahya diharapkan mampu membawa stabilitas baru. Namun, sejarah kembali berulang dengan skala benturan yang jauh lebih masif dan terbuka.
Tentu tidak adil jika seluruh carut-marut organisasi dibebankan kepada satu pundak saja. Konflik sebesar di NU selalu melibatkan banyak variabel: benturan visi, komunikasi yang tersumbat, kontestasi politik, hingga perebutan pengaruh di lingkar kekuasaan. Namun, pola ketegangan yang terus berulang dari fase ke fase ini patut menjadi bahan refleksi bersama.
NU hari ini membutuhkan pemimpin yang mampu merekatkan kembali fragmentasi, bukan malah memperlebar jarak. NU memerlukan figur yang teduh, bersahaja, dan mampu menjadi pengayom seluruh unsur jam’iyah.
Dan dengan segala hormat, kriteria kesederhanaan itu sulit saya temukan dalam profil keseharian KH Miftahul Akhyar saat ini, yang diwarnai fasilitas premium seperti kendaraan Alphard dan Land Cruiser, serta kediaman megah berlantai tiga di atas lahan yang luas.
Dalam bentangan sejarah NU, kita merindukan kembali teladan dari para Rais Aam terdahulu seperti KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz. Beliau-beliau dikenang bukan hanya karena kedalaman samudra ilmunya, tetapi karena kesederhanaan hidup yang autentik, keteduhan sikap, serta kemampuannya merawat persatuan umat.
Sudah saatnya Muktamar NU ke-35 menjadi momentum krusial untuk melahirkan kepemimpinan baru. Kepemimpinan yang tidak lagi mewariskan drama pertengkaran elite, melainkan kepemimpinan yang mampu merangkul dan mempersatukan seluruh warga Nahdliyin.
Sebab, NU terlalu besar dan terlalu sakral jika terus-menerus dikerdilkan oleh konflik ego para pemimpinnya.
Salam Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Warga NU, Kiai Kampung)
