GRESIK, Newscakra.com — Berulangnya krisis transportasi laut menuju Pulau Bawean akibat cuaca buruk memicu sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) KSM Sangkapura. Organisasi ini mendesak para anggota legislatif dari tingkat Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, hingga DPR RI asal Bawean untuk membuktikan keberpihakan mereka secara nyata dan tidak tinggal diam.
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, Junaidi, menegaskan bahwa krisis aksesibilitas ini bukan sekadar urusan eksekutif, melainkan tanggung jawab moral dan politik para wakil rakyat yang dipercaya membawa aspirasi warga kepulauan.
“Masyarakat Bawean memiliki wakil rakyat asli daerah ini di semua tingkatan: kabupaten, hingga pusat. Jangan hanya hadir saat butuh suara di pemilu, tapi begitu rakyatnya terisolasi karena gelombang tinggi, mereka justru bungkam. Kami minta mereka berdiri di garis depan!” tegas Junaidi, Selasa (25/8).
GMBI merinci langkah strategis yang harus segera diambil oleh para wakil rakyat:
• DPRD Kabupaten Gresik : Memaksa Pemkab Gresik menyusun standard operating procedure (SOP) tanggap darurat saat operasional kapal reguler terhenti total.
• DPRD Provinsi Jawa Timur: Menggalang koordinasi dengan Pemprov Jatim dan Kementerian Perhubungan guna pengadaan armada alternatif berbasis wilayah kepulauan.
• DPR RI: Memperjuangkan kebijakan strategis nasional, termasuk penyiapan kapal perintis/bantuan berkualifikasi tinggi yang aman membelah gelombang ekstrem sesuai standar keselamatan pelayaran.
Junaidi menggarisbawahi bahwa keselamatan pelayaran memang prioritas utama dan tidak bisa ditawar. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan dalih oleh pemerintah dan DPR untuk membiarkan Pulau Bawean terisolasi tanpa skenario mitigasi.
Dampak dari ketiadaan solusi jangka panjang ini sangat melumpuhkan:
• Pasokan sembako dan kebutuhan pokok masyarakat terhambat, memicu lonjakan harga.
• Layanan rujukan medis pasien darurat dari Pulau Bawean ke Kabupaten Gresik terancam.
• Kerugian finansial bagi para pekerja migrant (termasuk tujuan Malaysia), pelajar, dan warga umum akibat tiket armada udara/laut yang hangus tanpa kepastian jadwal pengganti.
“Kami tidak minta kapal reguler seperti Express Bahari atau KMP Gili Iyang dipaksakan berlayar saat ombak tinggi. Yang kami tuntut adalah skenario alternatif dari pemerintah. Jangan sampai masyarakat Bawean merasa dianaktirikan dari hak dasar atas transportasi yang layak,” lanjut Junaidi.
GMBI KSM Sangkapura mendesak seluruh legislator asal Bawean segera duduk bersama dalam koordinasi lintas lembaga dan kementerian untuk memutus rantai masalah tahunan ini. Mereka memeringatkan bahwa warga tidak lagi membutuhkan retorika publik, melainkan kepastian solusi nyata.
