MALANG, Newscakra.com — Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang memperkuat perbaikan dan pemeliharaan ruas jalan utama yang menjadi akses vital ekonomi lokal pada pertengahan tahun 2026. Untuk mendukung langkah tersebut, DPUBM menerapkan Geographic Information System (GIS) dan Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) dalam pemetaan koridor terpadu pembangunan infrastruktur. Melalui integrasi dua sistem ini, masyarakat juga diberi kemudahan untuk melaporkan jalan rusak secara daring (online) melalui kanal resmi yang disediakan.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khoirul Isnaidi Kusuma, menjelaskan bahwa penerapan GIS dan PKRMS merupakan wujud digitalisasi serta modernisasi manajemen infrastruktur jalan daerah. Kombinasi peta digital (spasial) dan analisis otomatis ini memungkinkan perencanaan pemeliharaan jalan dilakukan secara akurat dan tepat sasaran berdasarkan data riil dari lapangan.
Pria yang akrab disapa Oong tersebut menguraikan peran masing-masing sistem dalam pemetaan geografis:
● GIS (Geographic Information System): Berfungsi menampilkan visualisasi jaringan jalan, titik koordinat kerusakan, batas wilayah, hingga status kondisi jalan yang ditandai dengan warna khusus (hijau untuk kondisi baik, kuning untuk rusak ringan, dan merah untuk rusak berat).
● PKRMS (Provincial/Kabupaten Road Management System): Perangkat lunak analisis yang mengolah data hasil survei lapangan—seperti tingkat kerusakan, volume lalu lintas, dan jenis aspal—untuk menghitung estimasi biaya secara otomatis serta merekomendasikan tindakan penanganan yang tepat.
“Dengan penerapan GIS dan PKRMS, DPUBM tidak lagi mendata kerusakan jalan secara manual menggunakan kertas atau sekadar perkiraan kasar. Petugas survei kami langsung turun ke lapangan membawa tablet khusus PKRMS untuk memotret dan mencatat kerusakan,” ujar Oong.
Ia menambahkan, data dari lapangan langsung terhubung ke peta digital sehingga koordinat GPS titik kerusakan terlacak secara akurat. Dengan demikian, pengalokasian anggaran daerah maupun dana bantuan pusat dapat dilakukan secara transparan dan bebas dari intervensi subjektif.
