NEWS CAKRA, JAKARTA, – KH Muhammad Isma’il Ghofur, Rais Syuriyah PWNU Kalimantan Barat, dan H. Nazril Hijar, S.Ag., M.Pd., Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Kayong Utara, menyampaikan klarifikasi resmi terkait informasi yang mengaitkan nama mereka dengan kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE di Gedung MPR RI serta pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada 8 Agustus 2026.
KH Muhammad Isma’il Ghofur melalui surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2026, menegaskan bahwa dirinya tidak menghadiri kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE, baik melalui rombongan penerbangan Lion Air nomor IU 691 maupun keberangkatan secara mandiri.
Ia menyampaikan klarifikasi tersebut untuk meluruskan informasi yang beredar di sejumlah media yang mencantumkan namanya seolah-olah mengikuti kegiatan tersebut.
Senada, H. Nazril Hijar melalui surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2026, juga menegaskan tidak menghadiri kegiatan di Gedung MPR RI maupun pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada tanggal yang sama.
Nazril menjelaskan, pada 8 Agustus 2026 dirinya berada di Kabupaten Kayong Utara untuk mengikuti penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-34 Provinsi Kalimantan Barat.
Ia juga menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan Muktamar NU berlangsung sesuai jadwal panitia pada 27-31 Agustus 2026 di arena Muktamar. Di luar kegiatan tersebut, ia menyatakan tidak mengikuti kegiatan lain maupun menghadiri pertemuan di hotel mana pun.
Ketidakhadiran para kiai tersebut menjadi perhatian di tengah dinamika Muktamar Nahdlatul Ulama. Sikap menjaga kehormatan organisasi dinilai penting agar proses pengambilan keputusan di lingkungan NU tetap menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, dan mekanisme organisasi.
“Demi marwah NU, kami tidak ingin terlibat dalam agenda yang dapat menimbulkan polemik dan mempertanyakan integritas proses Muktamar. NU adalah amanah besar yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya,” demikian pernyataan yang disampaikan pihak terkait.
Bagi para kiai, menjaga marwah NU bukan semata persoalan hadir atau tidak hadir dalam sebuah pertemuan, melainkan memastikan bahwa setiap proses organisasi berjalan dengan bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga Nahdliyin.
Klarifikasi tertulis ini diharapkan dapat meluruskan informasi yang beredar sekaligus mencegah kesimpangsiuran mengenai kehadiran kedua tokoh dalam kegiatan pada 8 Agustus 2026.
Setiap dugaan terkait tujuan dan agenda pertemuan tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
