Beli LPG 3 Kg di KDKMP Wajib Pakai NIK, Wabup Bandung Ali Syakieb Pastikan Harga Tetap Rp16.000

Redaksi

KABUPATEN BANDUNG

Newscakra  – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran. Langkah konkret tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung operasional perdana Kios Desaku Kelompok Usaha Bersama (KDKMP) di Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Senin (16/11/2026).

Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, didampingi jajaran perangkat daerah, unsur Kecamatan Rancaekek, serta pihak pengelola koperasi.

Dalam arahannya, Ali Syakieb menyampaikan bahwa pemantauan lapangan ini bertujuan memastikan penyaluran LPG 3 kilogram bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, sekaligus mengevaluasi kesiapan operasional gerai.

“Ini titik pertama yang kita kunjungi di Kabupaten Bandung yang sudah operasional dan kita lihat gerainya juga sudah cukup banyak didatangi warga,” ujar Ali.

Uji Coba Kuota dan Kewajiban Pembelian Pakai NIK

Menyoroti dinamika distribusi di lapangan, pihak pengelola menekankan pentingnya kedisiplinan pencatatan data serta kesiapan infrastruktur kios. Pada tahap awal ini, pasokan tabung gas di gerai tersebut masih dibatasi untuk melihat respons dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Outlet yang ada di KDKMP memang masih dibatasi dengan kuota 300 tabung per bulan. Ini untuk menguji pasar,” jelas pengelola. Penambahan kuota serta perluasan titik operasional nantinya akan dilakukan secara bertahap seiring kesiapan infrastruktur di masing-masing wilayah.

Terkait regulasi transaksi, Ali menegaskan bahwa mekanisme pembelian saat ini mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar subsidi negara tidak salah sasaran. Pemkab Bandung juga menyiapkan pendampingan teknis bagi pengelola gerai agar pencatatan digital berjalan lancar.

“Subsidi ini bebannya cukup berat bagi negara sehingga kita ingin memastikan penyalurannya tepat sasaran. Jadi, warga yang membeli harus menggunakan NIK. Nanti pengelola KDKMP akan kita berikan pelatihan (training) agar mekanisme itu bisa diterapkan dengan baik,” lanjutnya.

Baca juga
OJK Hadir Untuk Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pesisir

Harga Eceran Tetap Rp16.000

Menanggapi pertanyaan seputar harga jual dan skema pembatasan penerima manfaat, Ali memastikan bahwa tarif eceran di KDKMP masih mengacu pada ketetapan pemerintah yang berlaku merata bagi masyarakat.

“Untuk pembatasan harga di KDKMP ditetapkan pemerintah sebesar Rp16.000 untuk semua warga tanpa memandang status desil. Ke depan, apabila beban anggaran pemerintah semakin berat, kemungkinannya baru akan diatur berdasarkan pengelompokan desil,” terangnya.

Menutup kunjungannya, Ali berharap kehadiran KDKMP tidak hanya mempermudah akses energi bersubsidi, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian warga desa.

“Kami berharap KDKMP bisa menyalurkan gas LPG bagi warga di desa maupun kelurahan secara tepat sasaran,” pungkasnya.

Sumber: Humas Pemkab Bandung – Diskominfo

Penulis: RF.008Editor: Kaperwil Jabar