KABUPATEN BANDUNG
Newscakra — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau audiensi bersama gabungan aliansi masyarakat dan komunitas di Ruangan Badan Musyawarah (Bamus) Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung H. Tarya Witarsa, S.Ag. dan dihadiri oleh para pimpinan serta perwakilan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan dan aliansi, yaitu:
Gadjah Putih Mega Paksi Pusaka yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Igun Gunawan.
Manggala Garuda Putih yang dihadiri oleh ketuanya, H. Ara Suhara.
Garuda Emas yang dipimpin oleh ketuanya, Andri Sopian.
Aliansi Gelandangan Elite Nusantara yang dipimpin oleh ketuanya, Yogi Saladin.
Pertemuan strategis tersebut secara khusus mengusung tema dan fokus pembahasan mengenai strategi serta evaluasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung yang bersumber dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta dokumen lingkungan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
Bahas Transparansi, Perizinan, dan Aspek Lingkungan
Dalam jalannya audiensi, para ketua aliansi menyampaikan sejumlah aspirasi, pandangan kritis, serta pertanyaan mendalam terkait efektivitas penarikan retribusi serta proses pengurusan perizinan di lapangan. Mereka menekankan pentingnya transparansi pemerintah daerah dalam mengelola sektor perizinan bangunan dan dokumen lingkungan (UKL-UPL) agar tidak menjadi beban atau kendala bagi masyarakat maupun pelaku usaha, sekaligus memastikan bahwa peningkatan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, dan pelestarian lingkungan hidup.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung menyambut baik kehadiran para pimpinan ormas dan aliansi sebagai bentuk fungsi kontrol sosial yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi kepedulian rekan-rekan pimpinan aliansi—Igun Gunawan dari Gadjah Putih, H. Ara Suhara dari Manggala Garuda Putih, Andri Sopian dari Garuda Emas, serta Yogi Saladin dari Aliansi Gelandangan Elite Nusantara—yang aktif mengawal optimalisasi PAD, khususnya dari sektor retribusi PBG, SLF, serta dokumen UKL dan UPL ini,” ujar Ketua Komisi C saat memimpin jalannya rapat.
Dihadiri Lintas Sektor Perangkat Daerah
Guna memberikan jawaban yang komprehensif, transparan, dan akuntabel, Komisi C turut menghadirkan sejumlah pejabat dari dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Sejumlah kepala dinas dan unsur pimpinan perangkat daerah yang hadir dalam audiensi ini meliputi:
DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dinas Lingkungan Hidup (LH) — terkait erat dengan pengawasan dokumen UKL dan UPL
Masing-masing perwakilan dinas memberikan paparan teknis terkait mekanisme penerbitan perizinan, dasar hukum pemungutan retribusi, integrasi antara PBG, SLF, dan dokumen lingkungan UKL-UPL, capaian target pendapatan daerah, hingga penegakan aturan serta pengawasan di lapangan.
Komitmen Pengawasan Berkelanjutan
Melalui dialog interaktif antara legislatif, eksekutif, dan para pimpinan aliansi masyarakat ini, dicapai sejumlah kesepahaman penting. Komisi C DPRD Kabupaten Bandung berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi kinerja dinas-dinas teknis agar proses perizinan dan pengelolaan PAD berjalan secara akuntabel, transparan, tidak melanggar aturan tata ruang maupun lingkungan, serta benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.
Audiensi yang berlangsung kondusif ini ditutup dengan penyerahan catatan rekomendasi dari pihak aliansi kepada pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Bandung untuk ditindaklanjuti dalam agenda pengawasan kedepan.
