Garuda Emas Dorong Pemkab Bandung Optimalkan Sertifikasi Higienis di Objek Wisata demi Dongkrak PAD

Redaksi

KABUPATEN BANDUNG

Newscakra — Sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian dan penyumbang signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung. Guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan tersebut di destinasi unggulan—seperti kawasan Ciwidey, Rancabali, Pasirjambu (Pacira), hingga Pangalengan—penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi penjamah makanan di kawasan wisata dinilai perlu terus dioptimalkan.

Pelaksana Harian (Plh) Garuda Emas Jawa Barat, Yogi Saladin, memberikan catatan konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung agar lebih memperkuat langkah pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan penerapan standar higiene sanitasi pangan di kawasan wisata.

Menurut Yogi, kesuksesan Pemkab Bandung dalam menarik tingginya angka kunjungan wisatawan perlu diimbangi dengan penguatan aspek perlindungan kesehatan dan jaminan keamanan pangan di lapangan.

“Kami mengapresiasi capaian sektor pariwisata Kabupaten Bandung yang terus tumbuh dan berkontribusi besar bagi daerah. Namun, kami juga memberikan catatan agar Pemkab Bandung lebih mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan terkait pemenuhan SLHS maupun sertifikat penjamah makanan di objek-objek wisata. Pengejaran target kunjungan dan retribusi wisata idealnya berjalan beriringan dengan jaminan standar kebersihan dan keamanan pangan bagi wisatawan,” ujar Yogi Saladin dalam keterangannya.

Perkuat Sinergi Lintas OPD

Yogi menilai, masih adanya pelaku usaha kuliner di sekitar area wisata yang belum terjangkau pelatihan penjamah makanan menjadi momentum bagi Pemkab Bandung untuk lebih menyelaraskan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta dinas perizinan.

Ia menekankan bahwa penguatan pengawasan sejak dini merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk menjaga reputasi baik pariwisata Kabupaten Bandung di mata pengunjung.

“Fungsi evaluasi lapangan dan inspeksi kesehatan lingkungan akan jauh lebih efektif jika dilakukan secara berkala dan terukur sebagai langkah pencegahan. Dengan pendampingan yang konsisten dari Pemkab Bandung, potensi gangguan kesehatan pangan dapat diminimalisasi sejak awal,” imbuh Yogi secara diplomatis.

Baca juga
Teater Alibi di Mapolres: Ketika Topeng Jurnalisme Menjadi Tameng Skandal Pribadi

Dukungan UMKM dan Optimalisasi PAD

Senada dengan hal tersebut, Ketua Garuda Emas Kabupaten Bandung, Andri Sopian, S.E., menekankan bahwa pemenuhan SLHS dan sertifikasi penjamah makanan (food handler) memiliki korelasi langsung dengan kepercayaan wisatawan dan peningkatan PAD Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

“Pariwisata adalah salah satu tumpuan utama PAD kita, terutama dari sektor pajak restoran, hotel, dan retribusi wisata. Ketika wisatawan merasa aman dan nyaman dengan kualitas higienitas kulinernya, tingkat kunjungan dan belanja wisatawan tentu akan meningkat, sehingga penerimaan pajak daerah pun ikut terdongkrak,” ujar Andri Sopian.

Meski demikian, Andri mengingatkan agar penerapan regulasi sertifikasi higienis diiringi dengan skema kemudahan yang berpihak pada pelaku usaha kecil di sekitar destinasi wisata. Ia mendorong Pemkab Bandung menerapkan pola jemput bola untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner lokal.

“Kami berharap pelaku UMKM lokal di sekitar objek wisata mendapat kemudahan akses, baik dari sisi prosedur maupun fasilitasi biaya uji laboratorium dan pelatihan. Sinergi dinas terkait untuk memberikan pendampingan teknis dan pelatihan penjamah makanan secara berkala akan sangat membantu UMKM lokal kita untuk naik kelas,” jelas Andri.

Ketentuan Perizinan Berusaha

Sebagai informasi, berdasarkan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko, setiap Tempat Pengolahan Pangan (TPP) seperti restoran, kafe, rumah makan, hingga jasa boga di area wisata wajib mengantongi SLHS melalui perizinan di DPMPTSP Kabupaten Bandung. Penerbitan sertifikat tersebut mensyaratkan kelayakan fisik dapur, uji laboratorium sampel makanan dan air bersih, serta kepemilikan sertifikat pelatihan penjamah makanan yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung maupun lembaga terakreditasi.

Melalui masukan konstruktif dan dorongan kolaborasi ini, Garuda Emas berharap Pemkab Bandung dapat semakin menyempurnakan tata kelola layanan wisata sehingga kesehatan masyarakat terlindungi, pelaku UMKM berkembang, dan PAD daerah terus meningkat secara berkelanjutan.

Baca juga
80 Tahun Merdeka, Wagub LIRA Jatim Kritik Lambannya Penyelesaian Sengketa Lahan TNI AL vs Warga

 

 

 

Penulis: RF.008Editor: Kaperwil Jabar