Pemilik Tambang Sebalong Protes Pemberitaan Sepihak: Siapkan Langkah Hukum dan Singgung Dugaan Praktik “Hapus Berita”

Redaksi
Oplus_16908288

PASURUAN newscakra.com — Pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan pasir yang diduga dikelola oleh PT Indra Bumi Sentosa di Dusun Dawuhan, Desa Sebalong, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, menuai keberatan dari pihak manajemen. Humas PT Indra Bumi Sentosa, Edy Sofyan, menilai narasi yang beredar tidak mencerminkan prinsip jurnalistik yang berimbang dan mengabaikan verifikasi fakta di lapangan.

 

Mewakili manajemen, Edy menyatakan bahwa pihaknya merasa dirugikan lantaran pemberitaan tersebut dinilai lebih banyak dibangun berdasarkan asumsi, dugaan, serta informasi yang belum terverifikasi secara menyeluruh. Ia menyayangkan produk jurnalistik diterbitkan tanpa penelusuran langsung ke lokasi maupun permintaan penjelasan secara proporsional kepada pihak perusahaan.

 

Menurut Edy, persoalan legalitas pertambangan, dampak lingkungan, hingga isu penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan hal serius yang memang patut diawasi. Kendati demikian, substansi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menarik kesimpulan prematur tanpa dukungan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Dalam praktiknya, penggunaan frasa seperti “diduga”, “disinyalir”, atau “menurut informasi yang dihimpun” tidak serta-merta membebaskan media dari kewajiban melakukan verifikasi mendalam. Setiap tuduhan harus memiliki dasar informasi yang jelas dan disertai upaya konfirmasi yang patut kepada pihak terkait.

 

“Berita bukan sekadar rangkaian dugaan yang disusun menjadi narasi panjang. Berita harus lahir dari proses pencarian fakta, bukan justru membentuk opini publik sebelum kebenaran suatu persoalan dipastikan,” ujar Edy.

 

Merasa nama baik dan kepentingan usahanya dirugikan oleh publikasi yang dinilai tidak memberikan ruang klarifikasi proporsional, pihak PT Indra Bumi Sentosa menyatakan siap menempuh jalur hukum jika ditemukan unsur pelanggaran, baik dalam substansi maupun proses pemberitaan.

 

Meski demikian, pihaknya tetap menghormati kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, dengan catatan bahwa kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan kode etik dan tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi.

Baca juga
Antisipasi Musim Hujan, Warga dan Pemerintahan Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Gelar Kerja Bakti Bersihkan Drainase

 

Dalam kesempatan yang sama, pihak manajemen juga mengungkap adanya dinamika yang kerap meresahkan pelaku usaha. Edy menyebut lembaganya kerap menghadapi pola pemberitaan bernada miring yang kemudian diikuti oleh dugaan permintaan sejumlah uang dengan dalih penghapusan atau pembatalan publikasi berita.

 

Kendati klaim tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, Edy menilai praktik semacam itu , apabila benar terjadi merupakan persoalan serius yang dapat mencederai kehormatan profesi wartawan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pers.

 

Ia menegaskan, keberatan terhadap suatu pemberitaan idealnya diselesaikan melalui mekanisme jurnalistik yang sah, seperti penggunaan Hak Jawab, Hak Koreksi, atau pengaduan resmi ke Dewan Pers. Sebaliknya, jika ditemukan unsur pemerasan atau permintaan uang disertai ancaman publikasi, hal tersebut harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum secara objektif disertai alat bukti yang sah.

 

Fungsi kontrol sosial pers terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan maupun pelanggaran hukum memang sangat penting. Namun, fungsi tersebut diingatkan agar tidak bergeser menjadi penghakiman sepihak.

Penulis: TimEditor: Red