Potensi Dugaan Pelanggaran Hukum Pembuatan Akta Dading Di Bawah Tangan oleh Oknum BPN Situbondo

Redaksi

Newscakra.com, SITUBONDO — Praktik hukum pertanahan di Kabupaten Situbondo kembali menjadi sorotan tajam. Muncul dugaan pelanggaran hukum serius terkait pembuatan akta perdamaian atau acte dading yang dilakukan di bawah tangan, yang diduga melibatkan oknum pejabat atau pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Situbondo.

Praktik ini dinilai menyalahi prosedur hukum formal dan berpotensi merugikan hak-hak keperdataan masyarakat serta menciderai integritas lembaga pertanahan negara.

Secara yuridis, acte dading atau akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila dibuat dan disahkan di hadapan sidang pengadilan (akta van dading) atau sekurang-kurangnya dibuat secara otentik di hadapan pejabat yang berwenang, seperti Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Namun, temuan di lapangan mengindikasikan adanya praktik pembuatan akta perdamaian terkait sengketa tanah yang hanya dilakukan di bawah tangan, namun kemudian dijadikan dasar atau rujukan oleh oknum BPN Situbondo dalam menerbitkan produk hukum pertanahan atau peralihan hak.

Pakar hukum agraria menilai bahwa tindakan tersebut cacat secara formil maupun materiil. Melanggar Kewenangan Pejabat Umum. BPN sebagai instansi administratif pertanahan bertugas mencatat dan menerbitkan hak atas tanah berdasarkan alas hak yang sah dan otentik, bukan melegitimasi kesepakatan di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pembuatan atau pengakuan akta di luar prosedur resmi berisiko membuka celah tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP) serta penyalahgunaan wewenang jabatan oleh oknum aparatur negara.

Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan pemerhati hukum dan pegiat anti-korupsi di Situbondo.

Mereka mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta aparat penegak hukum segera turun tangan.

Baca juga
Lagi-lagi ! Proyek Sekolah Rakyat Truk Tanah Tanpa Terpal, Ketegasan Dipertanyakan

“Kami meminta agar dilakukan audit investigatif terhadap seluruh produk layanan pertanahan di BPN Situbondo yang bersumber dari akta perdamaian atau dading di bawah tangan. Jangan sampai ada oknum yang bermain di balik sengketa tanah warga demi keuntungan sepihak,” ujar Rahmad Hartadi, selaku Ketua LSM Perjuangan Rakyat Situbondo

Masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya sertifikat atau peralihan hak atas tanah yang cacat prosedur didorong untuk segera melaporkan temuan ini ke Ombudsman Republik Indonesia, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, serta kepolisian setempat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kantor Pertanahan (BPN) Situbondo belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi terkait dugaan keterlibatan oknum pegawainya dalam polemik akta dading di bawah tangan tersebut. (Sony)