GRESIK, Newscakra.com – Kualitas proyek pengaspalan jalan di Pulau Bawean disorot tajam. Sejumlah ruas jalan yang baru dikerjakan Dinas PUTR Kabupaten Gresik dikeluhkan rusak, meleleh, dan membahayakan pengguna jalan.
Temuan ini disampaikan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI KSM Sangkapura setelah melakukan investigasi lapangan.
Ketua GMBI KSM Sangkapura Junaidi menyebut ada titik Lokasi yang Diduga Bermasalah bermasalah, yakni :
• Jalan Nagasari Nomor 1
• Jalan pendidikan Nomor 09 Sawah laut
• Alon Alon.
“Usia aspal baru sekitar 1 bulan, tapi sudah meleleh. Material menempel di alas kaki warga dan terkelupas saat dilintasi kendaraan. Ini sangat membahayakan,” tegas Junaidi,
Dari hasil penelusuran, GMBI menemukan 2 dugaan pelanggaran teknis krusial:
1. Penggunaan Batu Koral Bercampur Abu
Material dasar tidak dibersihkan terlebih dahulu. Pemaksaan penggunaan batu kotor ini dinilai merusak daya rekat dan ketahanan aspal secara drastis.
2. Penggunaan Pasir Laut Mengandung Garam
Pada tahap finishing yang seharusnya memakai abu batu, justru digunakan pasir laut. Kandungan garam yang tinggi mempercepat kerusakan dan pelapukan aspal.
Selain itu, GMBI juga menyoroti tidak adanya papan informasi proyek di semua titik lokasi, serta pekerja yang tidak dilengkapi APD.
“Masyarakat dirugikan langsung. Proyek asal jadi ini mengabaikan keselamatan. Padahal ini uang rakyat dari pajak. Masyarakat berhak menikmati jalan yang layak,” ujar Junaidi.
Atas temuan tersebut, GMBI KSM Sangkapura menyampaikan desakan kepada Dinas PUTR Kabupaten Gresik dan pihak terkait:
1. Tindakan Tegas dan Evaluasi Total
Segera menindak pelaksana proyek dan mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan di 5 titik tersebut.
2. Pengawasan Ketat dan Independen
Meminta pengawas proyek memaksimalkan fungsi agar pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan.
3. Perbaikan Ulang Sesuai Standar
Menuntut pelaksana membongkar dan mengaspal ulang menggunakan material berkualitas, agar jalan tahan lama dan aman dilintasi.
GMBI KSM Sangkapura memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga masyarakat Bawean mendapatkan hak atas infrastruktur jalan yang layak.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Dinas PUTR Kabupaten Gresik, UPT PJJ Wilayah Bawean, dan pihak pelaksana proyek.
