PASURUAN NewsCakra.com – Aliansi Poros Tengah menggelar aksi unjuk rasa (unras) mendatangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pasuruan pada Senin (14/9/2026). Aksi yang dipelopori oleh Saiful Arif, Yudi Buleng, dan Edi Ambon beserta puluhan anggotanya ini menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kerancuan penetapan data desil yang berdampak pada tereliminasinya warga miskin penerima Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Massa menilai pendataan Dinsos Kota Pasuruan tidak akurat, ugal-ugalan, dan terindikasi tidak objektif sehingga mengorbankan kaum papa yang seharusnya berhak menerima bantuan.
Dalam orasi politiknya yang lugas, Yudi Buleng menyoroti buruknya tata kelola dan mekanisme sanggah data yang justru menyulitkan masyarakat kecil. Menurutnya, warga miskin yang kuota internetnya terbatas sering kali dipingpong saat hendak mengurus perbaikan NIK maupun menyanggah data desil.
“Ketika dilaporkan di kantor desa atau kelurahan, warga dipingpong ke Mall Pelayanan Publik (MPP) atau Dukcapil. Di sana pun dibatalkan dan dilempar-lempar lagi. Seharusnya dinas yang turun ke lapangan! Kalau Kadinsos tidak mampu (not the right man on the right place), lebih baik mundur saja dari jabatannya,” tegas Yudi Buleng dengan nada tinggi.
Ia juga menyayangkan respons Wali Kota dan Kepala Dinsos yang dinilai pasif dan sebatas memberikan janji manis tanpa ada tindakan nyata. “Muara dari seluruh Bansos ini ada di Dinas Sosial. Jadi jangan lempar batu ketika warga melaporkan dan menyanggah,” tambahnya.
Senada dengan Yudi, aktivis Saiful Arif mengecam keras pola pendataan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia membeberkan banyaknya warga miskin yang mendadak dikategorikan ke dalam desil 6 hingga desil 10, sehingga secara otomatis tercoret dari daftar penerima Bansos.
“Data yang diberikan kepada masyarakat ini ugal-ugalan dan amburadul! Hari ini warga miskin yang biasanya dapat Bansos malah menjerit karena tiba-tiba tergolong desil 6 sampai 10. Artinya apa? Uang negara untuk pendataan di dinas ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,” cetus Saiful Arif.
Ia juga mengingatkan agar proses verifikasi dan validasi data tidak ditunggangi kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Saiful meminta Dinsos dan BPS tidak hanya mengandalkan laporan usulan dari atas, melainkan wajib melibatkan pengurus RT dan RW yang lebih paham kondisi riil warganya.
Sementara itu, Edi Ambon menumpahkan kekecewaannya atas pengabaian yang terjadi terhadap masyarakat Kota Pasuruan. Menurutnya, pemangkasan hak-hak rakyat kecil tanpa alasan transparan adalah tindakan yang di luar logika.
“Kota Pasuruan ini Kota Santri. Di mana hati nurani Wali Kota, Sekda, dan Kadinsos saat masyarakatnya diabaikan? Anda digaji dari keringat kami lewat pajak! Jika Kepala Dinsos tidak mau menemui kami untuk membuat MoU hitam di atas putih guna memperbaiki data desil ini, jangan salahkan kami jika akan ada aksi besar-besaran yang berjilid-jilid,” ujar Edi Ambon.
Lantaran tak ada satu pun pejabat Dinsos yang keluar menemui demonstran di lokasi pertama, massa Aliansi Poros Tengah kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Kota Pasuruan.
Di gedung wakil rakyat tersebut, massa akhirnya diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan beserta jajaran pimpinan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan untuk mengaudiensikan tuntutan perbaikan data serta evaluasi total kinerja Dinas Sosial.
