NEWS. CAKRA, PALUTA -Dalam upaya konkret mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor agraria, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tapanuli Selatan menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara.
Langkah monumental ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai implementasi program layanan inovatif bertajuk Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut diselenggarakan di Kantor BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Selasa (27/10/2026).
Kerja sama lintas sektoral ini lahir sebagai wujud komitmen bersama antara otoritas pertanahan nasional dan pemerintah daerah dalam mengikis sekat-sekat birokrasi yang selama ini dinilai menghambat efisiensi administrasi. Melalui program PERINTIS 10 Hari, kedua instansi bersepakat untuk mengintegrasikan sistem layanan pertanahan yang mencakup aspek legalitas tanah dan validasi perpajakan daerah secara simultan. Inisiatif cerdas ini diproyeksikan menjadi katalisator utama dalam mempercepat proses administrasi pertanahan di wilayah interkoneksi Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara.
Secara formal, penandatanganan kesepakatan krusial ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Ibu Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H., bersama dengan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara, Bapak Amri Hamonangan Siregar, S.STP, MM. Prosesi penandatanganan tersebut turut disaksikan dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural serta tim teknis terkait dari kedua belah pihak. Kehadiran para pemangku kebijakan ini menegaskan kuatnya legitimasi serta keseriusan implementasi program di lapangan.
Dari perspektif manajerial publik, kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis yang sangat dinantikan guna memperkuat sinergi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Integrasi fungsional antara Kantah Tapsel dan BPKPD Paluta dirancang untuk mengeliminasi tumpang tindih regulasi operasional serta memperpendek jalur birokrasi dalam pengurusan dokumen pertanahan. Pola kemitraan ini diyakini mampu menciptakan ekosistem pelayanan publik yang jauh lebih efektif, efisien, transparan, dan memiliki kepastian waktu hukum yang mengikat.
Inti dari implementasi program PERINTIS 10 Hari ini terletak pada pemangkasan durasi waktu penyelesaian urusan pengalihan hak atas tanah menjadi maksimal hanya sepuluh hari kerja. Melalui mekanisme ini, setiap permohonan peralihan hak akan diproses secara paralel dan terintegrasi, di mana sinkronisasi data pertanahan dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat diselesaikan dalam satu siklus kerja yang padu. Penyelarasan prosedur ini meminimalkan potensi keterlambatan akibat kendala komunikasi antar-instansi yang sering terjadi pada model pelayanan konvensional.
Secara intelektual, program ini mencerminkan penerapan digitalisasi dan modernisasi administrasi publik yang responsif terhadap kebutuhan era kontemporer. Pemangkasan waktu layanan menjadi 10 hari bukan sekadar target kuantitatif, melainkan sebuah restrukturisasi fundamental terhadap pola kerja birokrasi yang mengutamakan akuntabilitas. Dengan adanya transparansi sistem, potensi praktik pungutan liar dan penyimpangan prosedur dapat ditekan secara signifikan, memberikan perlindungan hukum yang optimal baik bagi negara maupun pemohon.
Bagi masyarakat luas, khususnya para pelaku usaha dan pemilik tanah di wilayah Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, program inovatif ini membawa angin segar yang menjanjikan kemudahan aksesibilitas. Karakteristik utama dari layanan PERINTIS 10 Hari ini mengusung lima pilar pelayanan publik modern, yaitu mudah diakses, cepat secara durasi, pasti secara hukum, transparan secara biaya, serta terukur secara performa. Layanan yang berorientasi pada kepuasan publik ini dipastikan akan mempermudah sirkulasi ekonomi daerah melalui jaminan kepemilikan aset yang legalitasnya cepat selesai.
Melalui peresmian PKS ini, Kantah Tapsel dan BPKPD Paluta telah meletakkan batu pertama bagi standardisasi baru pelayanan publik yang terintegrasi di wilayah Sumatera Utara. Keberhasilan implementasi program PERINTIS 10 Hari ini diharapkan dapat menjadi percontohan (role model) bagi daerah-daerah lain dalam memanfaatkan sinergi antar-lembaga demi kepentingan masyarakat. Komitmen yang telah disepakati ini kini memasuki fase operasional penyesuaian sistem teknis, guna memastikan bahwa dalam waktu dekat masyarakat dapat langsung merasakan dampak positif dari reformasi birokrasi ini






