Sengketa Lahan Agrinas Palma di Paluta: Pemkab dan BPN Tapsel Dorong Penyelesaian Hukum yang Berkeadilan

Redaksi

NEWS CAKRA,PADANG LAWAS UTARA – Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) bergerak cepat memediasi sengketa agraria yang melibatkan pihak korporasi dan masyarakat adat. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Audiensi formal yang mempertemukan manajemen PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Regional Sumut-Aceh dengan perwakilan kelompok tani serta masyarakat dari empat desa di wilayah Paluta, Selasa (27/10/2026).

Rapat krusial yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Padang Lawas Utara ini dipimpin langsung oleh Bupati Paluta, H. Reski Basyah Harahap, S.STP., M.Si. Kehadiran orang nomor satu di Paluta tersebut menegaskan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam mengurai benang kusut konflik pertanahan yang selama ini menjadi dinamika sosial-ekonomi di wilayah hukumnya.

Duduk bersama dalam audiensi ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Anita Noveria Lismawaty, S.H., M.H., hadir membawa mandat teknis dan yuridis keagrariaan. Kehadiran BPN Tapsel menjadi pilar penting dalam memberikan kepastian data substantif mengenai status hukum objek tanah yang tengah dipersengketakan oleh kedua belah pihak.

Guna memastikan penyelesaian berjalan dalam koridor hukum yang objektif dan kondusif, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut mengawal jalannya rapat. Tampak hadir Wakil Bupati Paluta H. Basri Harahap, Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono, S.I.K., M.H., serta Kepala Kejaksaan Negeri Paluta Muhammad Junaidi, S.H., M.H., bersama pimpinan eksekutif PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Agenda utama pertemuan ini difokuskan pada penyelesaian klaim tumpang tindih serta konflik penguasaan fisik tanah di areal kerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Regional Sumut-Aceh. Konflik ini secara spesifik mencakup wilayah-wilayah strategis yang diklaim oleh masyarakat di empat desa, yaitu Desa Simangambat Jae, Desa Simangambat Julu, Desa Sigagan, dan Desa Langkimat.

Baca juga
Heboh ! Ada Ulat di Menu MBG Teluk Pandan 

Dinamika agraria di empat desa tersebut memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan intelektual, mengingat menyangkut hak-hak konstitusional masyarakat lokal sekaligus kepastian investasi BUMN/Swasta. Melalui keterlibatan aktif unsur kejaksaan dan kepolisian, audiensi ini diarahkan agar tidak hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas, tetapi juga mitigasi risiko hukum di kemudian hari.

Pihak manajemen PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dituntut untuk memaparkan dokumen konsesi, sementara perwakilan kelompok tani menyodorkan bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan lahan secara historis. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka guna mencari titik temu (win-win solution) atas ketegangan ruang yang terjadi di lapangan.

Di sisi lain, Kepala Kantor Pertanahan Tapsel, Anita Noveria Lismawaty, menegaskan bahwa posisi BPN dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang menjunjung tinggi kebenaran data yuridis dan fisik. BPN Tapsel berkomitmen penuh mendukung setiap langkah mediasi dan reforma agraria yang mengedepankan asas kepastian hukum demi meminimalisir ego sektoral.

Menutup rangkaian audiensi, disepakati bahwa penyelesaian konflik ini wajib mengakar pada tiga prinsip utama: kepastian hukum yang jelas, keadilan bagi kedua belah pihak, serta kemanfaatan nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan proses ini ke tahap verifikasi lapangan secara bersama-sama dalam waktu dekat.

 

Penulis: A.HRPEditor: Red