KABUPATEN BANDUNG
NEWSCAKRA — Pemerintah Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan presentasi dan wawancara Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 secara virtual dari Command Center Diskominfo Jawa Barat, Selasa (3/11/2026).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), hadir langsung secara virtual untuk memaparkan capaian, inovasi, serta strategi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung di hadapan Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat beserta Tim Penilai Independen.
Dalam paparannya, KDS menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
“Pemerintah daerah harus hadir sebagai penyelenggara pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak boleh dipersulit dalam memperoleh informasi yang menjadi haknya,” tegas KDS.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah agar menjadikan transparansi informasi sebagai budaya kerja harian, bukan sekadar beban tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah, bukan hanya tanggung jawab Diskominfo atau PPID semata,” ujarnya.
KDS mengungkapkan rasa syukurnya atas raihan Pemkab Bandung yang berhasil masuk posisi tiga besar di tingkat Provinsi Jawa Barat pada Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 lalu. Namun, ia menekankan bahwa penghargaan bukanlah sasaran utama.
“Prestasi tersebut bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana manfaat keterbukaan informasi ini benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bandung,” tambah KDS.
Menjawab tantangan era digital, Pemkab Bandung meluncurkan inovasi aplikasi Sistem Data Pemohon Informasi (SIDAPIN). Melalui platform digital ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik terkait pengelolaan pemerintahan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Langkah responsif dan komitmen kepemimpinan Pemkab Bandung tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat, Dadan Saputra. Ia menilai political will Pemkab Bandung berhasil diwujudkan dalam aksi nyata.
“Komitmen dan political will Pemerintah Kabupaten Bandung terus menjadi motor penggerak utama dalam merespons berbagai dinamika tantangan daerah, mulai dari percepatan pemerataan infrastruktur hingga perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja,” puji Dadan.
Menurut Dadan, komitmen tersebut terbukti bukan sekadar konsep di atas kertas, melainkan berdampak langsung pada penetapan prioritas anggaran dan kebijakan publik yang pro-rakyat.
Sumber: Humas Pemkab Bandung – Diskominfo
