SITUBONDO,Newscakra.com – Proses audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Situbondo oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur kini berada di bawah pengawasan ketat. LBH Cakra DPC Situbondo secara terbuka mengingatkan tim auditor negara agar menjaga integritas dan tidak terjebak dalam praktik “main mata” dengan pihak-pihak berkepentingan.
Ketua LBH Cakra DPC Situbondo, Nofika Syaiful Rahman (Opek), menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan audit BPK sekadar menjadi formalitas administratif di atas kertas. Fokus utama LBH Cakra adalah memastikan bahwa realitas di lapangan mencerminkan apa yang tertuang dalam laporan keuangan.
LBH Cakra mengambil langkah berani dengan menyiapkan “data tandingan” untuk menguji validitas hasil pemeriksaan BPK. Opek mengungkapkan bahwa tim investigasi mandiri mereka telah mengamankan data dari 12 titik proyek infrastruktur strategis yang dibiayai APBD 2025.
”Kami tidak hanya menonton. Kami sudah mengantongi 12 sampel kegiatan infrastruktur sebagai indikator pembanding. Jika nanti hasil audit BPK ternyata ‘bersih’ sementara temuan lapangan kami menunjukkan adanya penyimpangan, maka patut dipertanyakan objektivitas auditornya,” tegas Opek.
Poin Utama Pengawasan LBH Cakra:
• Transparansi Tanpa Pandang Bulu: BPK didesak untuk berani menindak tegas kontraktor maupun dinas terkait jika ditemukan ketidaksesuaian volume atau kualitas pekerjaan.
• Audit Berbasis Realitas: Mencegah adanya celah bagi oknum untuk melakukan pengondisian laporan hasil pemeriksaan (LHP).
• Kontrol Sosial Aktif: Menggunakan 12 data proyek rahasia sebagai instrumen uji petik untuk memverifikasi kinerja tim auditor di lapangan.
Hingga saat ini, LBH Cakra masih merahasiakan daftar 12 proyek tersebut. Langkah ini diambil sebagai strategi taktis guna menghindari upaya “pembersihan” atau pengondisian lapangan oleh oknum kontraktor sebelum audit selesai.
”Data ini adalah kartu as kami untuk melihat apakah BPK bekerja efektif atau justru menutup mata. Kami ingin memastikan anggaran publik di Situbondo benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan menguap menjadi keuntungan segelintir kelompok melalui proyek yang asal jadi,” tambah Opek.
Langkah agresif LBH Cakra ini menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dan para rekanan agar tidak main-main dalam merealisasikan anggaran negara. Masyarakat kini menanti, apakah hasil audit BPK akan sinkron dengan temuan investigasi masyarakat sipil.
