BONDOWOSO, Newscakra.com — Proyek rehabilitasi infrastruktur jalan di Kabupaten Bondowoso kembali menuai sorotan tajam. Kali ini, proyek pengaspalan hotmix pada jaringan jalan Ramban Wetan – Plalangan, Kecamatan Cerme, dituding dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
Proyek bernilai ratusan juta rupiah yang dibiayai oleh Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi tersebut digarap oleh kontraktor CV Ilaisya Jaya, di bawah naungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Dugaan penyimpangan ini terungkap setelah tim aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Teropong turun langsung ke lokasi untuk melakukan fungsi pengawasan. Berdasarkan pengukuran fisik di lapangan, ketebalan aspal hotmix yang digelar diduga kuat jauh di bawah standar petunjuk teknis (juknis).
“Saat kami cek langsung di beberapa titik lokasi kegiatan, ketebalan aspal hotmix tersebut hanya berkisar 2,5 sentimeter. Ini jelas sangat tipis dan patut diduga kuat sengaja dikurangi dari spesifikasi yang seharusnya,” ungkap Dicky perwakilan Tim Aktivis LSM Teropong,.
LSM Teropong menyayangkan minimnya pengawasan dari pihak Dinas BSBK Bondowoso serta konsultan pengawas yang ditunjuk. Kelonggaran ini dinilai memberikan celah bagi kontraktor untuk mencari keuntungan sepihak dengan mengorbankan kualitas infrastruktur publik.
Dicky menegaskan bahwa anggaran yang digunakan untuk mendanai proyek ini adalah uang negara yang bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, kualitas hasil pekerjaan harus benar-benar dipertanggungjawabkan, bukan justru dijadikan ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Siapa pun, termasuk masyarakat, memiliki hak konstitusional untuk mengawasi setiap proyek yang dibiayai oleh negara. Peran serta masyarakat sangat krusial agar uang rakyat tidak dijadikan ‘bancakan’ oleh para oknum nakal,” tegas Dicky.
Menindaklanjuti temuan lapangan tersebut, LSM Teropong memastikan tidak akan tinggal diam. Saat ini, mereka tengah merampungkan berkas administrasi dan data otentik lapangan untuk dilaporkan secara resmi ke instansi Terkait dan penegak hukum .
Dalam menyusun laporan dugaan penyimpangan pekerjaan secara kelembagaan ini, LSM Teropong mengaku telah mengantongi dokumen pendukung yang lengkap dan valid terkait ketidaksesuaian fisik proyek di lapangan.
Oleh karena itu, LSM Teropong mendesak Dinas BSBK Bondowoso untuk segera membongkar dan menginstruksikan pengaspalan ulang sesuai spesifikasi. Mereka juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas berupa blacklist (daftar hitam) kepada CV Ilaisya Jaya jika terbukti melakukan kecurangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor pelaksana CV Ilaisya Jaya maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengurangan ketebalan aspal pada proyek jalan Ramban Wetan – Plalangan tersebut.
