PASURUAN newscakra.com — Dugaan penarikan retribusi parkir ilegal yang mengatasnamakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan pada gelaran Haul ke-45 KH Abdul Hamid menuai sorotan publik. Isu ini mengemuka setelah muncul keberatan dari pengelola parkir lokal terkait tarikan iuran berkisar Rp30.000 hingga Rp50.000 yang mengaplikasikan berkas penugasan dari pejabat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) lama.
Menanggapi hal tersebut, mantan Kadishub Kota Pasuruan, Andriyanto, memberikan klarifikasi mengenai tata cara dan aturan hukum retribusi parkir insidental. Ia menegaskan bahwa tata kelola parkir pada acara berskala besar seperti Haul memiliki acuan hukum yang jelas, yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“Penarikan biaya parkir insidental legal dilakukan selama menggunakan badan jalan milik negara dan mengikuti prosedur baku yang berlaku,” ujar Andriyanto saat ditemui di kantor dinas kominfotik. Senin (24/8/26)
Mengenai surat penugasan yang ditunjukkan oleh petugas di lapangan, Andriyanto menjelaskan bahwa dokumen tersebut ditujukan khusus untuk titik parkir yang telah terdata koordinatnya dan memiliki kesepakatan bersama sebelumnya. Acara Haul masuk dalam kategori kegiatan insidental yang memiliki aturan, prosedur, serta mekanisme penataan tersendiri.
“Kalau insidental itu sifatnya ada surat nanti. Katakanlah ada surat ke pihak biasanya Kelurahan, melibatkan Karang Taruna,” ujarnya.
Meskipun mantan pejabat telah memberikan gambaran umum, kejelasan dan penjelasan resmi dari Kadishub aktif atau pejabat berwenang Dishub Kota Pasuruan tetap sangat dinantikan. Langkah ini dinilai krusial untuk meluruskan pemahaman masyarakat terkait tata kelola penggunaan jalan umum serta memastikan transparansi aturan retribusi di lapangan.
