NEWS CAKRA, BENTENG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah sebagai eksekutor putusan diminta untuk menghormati dan melaksanakan Amar Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur secara proporsional, khususnya terkait pengembalian barang bukti (BB) kepada pemiliknya.
Salah satu barang bukti tersebut adalah kartu SIMPATI nomor 081373881103 milik Nurhasan, yang hingga kini disebut belum dikembalikan sesuai putusan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 7 Oktober 2026.
Padahal, putusan dalam Perkara Nomor 104/Pid.B/2026/PN Agm telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan secara jelas memerintahkan agar barang bukti, termasuk kartu SIMPATI tersebut, dikembalikan kepada yang berhak.
Bagi Nurhasan, kartu SIMPATI tersebut bukan sekadar plastik kecil. Kartu itu merupakan Dokumen Elektronik yang disita penyidik Polda Bengkulu dan digunakan sebagai alat bukti untuk penetapan tersangka, penahanan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Arga Makmur.
“Kartu SIMPATI saya adalah salah satu alat bukti yang digunakan penyidik dan JPU, sehingga saya jadi tersangka, terdakwa, ditahan dan diadili. Kartu saya ini mahal nilainya, seharga 5 bulan mendekam di penjara,” tegas Nurhasan.
Ia menegaskan, dirinya tidak melihat nilai ekonomis kartu tersebut, melainkan nilai hukumnya sebagai dokumen elektronik yang telah digunakan dalam proses penyidikan hingga persidangan.
Setelah Majelis Hakim membebaskan dirinya dari dakwaan Pasal 433 dan Pasal 264 KUHPidana, seharusnya JPU legowo, lapang dada, dan menghormati amar putusan, bukan mengabaikannya dengan tidak mengembalikan BB secara lengkap.
“Hakim memutuskan perkara pasti melalui proses hukum, bukan karena adanya tekanan agar saya bebas. Murni. Maka tidak ada alasan JPU tidak mengembalikan barang bukti saya,” ujarnya.
Nurhasan menegaskan, dirinya menghormati tuntutan JPU Kejari Bengkulu Tengah selama persidangan, yakni 1 tahun 6 bulan. Sebaliknya, ia meminta JPU juga kooperatif dan menghormati Amar Putusan Bebas yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Negara kita negara hukum. Saya kooperatif menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan Polda Bengkulu sampai persidangan di Pengadilan Negeri Arga Makmur, dan ditahan selama kurang lebih 5 bulan. Sebaliknya, JPU juga harus kooperatif,” katanya.
Jika barang bukti tersebut tidak dikembalikan, Nurhasan menyatakan akan melakukan upaya hukum terhadap JPU Kejari Bengkulu Tengah atas dugaan tindak pidana:
1. Pasal 32 Jo Pasal 48 UU ITE No. 1 Tahun 2024 – Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain, diancam pidana penjara 8 tahun dan denda.
2. Pasal 365 KUHPidana – menghilangkan / merusak barang bukti dapat dipidana.
Sebelum melaporkan, pihaknya akan melakukan tahapan dan diskusi bersama Barisan Nurhasan HR dan tim pengacara, sembari mengumpulkan bukti-bukti pendukung, antara lain:
– Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/14/I/RES.1.18/2026/Dit Reskrimum tanggal 28 Januari 2026
– Petikan Putusan Nomor 104/Pid.B/2026/PN Agm tanggal 7 Oktober 2026
– Bukti-bukti lain yang mendukung proses hukum
Laporan nantinya akan dikawal dan diawasi secara ketat oleh Tim Barisan Nurhasan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
“Besar harapan kami, JPU menghormati amar putusan dan segera mengembalikan BB secara lengkap sebelum pelaporan kami lakukan,” pungkas Nurhasan.
