NEWS CAKRA, TAPANULI SELATAN – Akselerasi pengamanan aset strategis negara dan penguatan infrastruktur kelistrikan nasional terus memacu kolaborasi lintas instansi di daerah. Dalam upaya nyata mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola aset yang akuntabel, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (ATR/BPN Tapsel) menggelar pertemuan strategis bersama jajaran manajemen PT PLN (Persero).
Koordinasi tingkat tinggi tersebut dihadiri langsung oleh perwakilan PT PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Padangsidimpuan. Pertemuan formal yang berlangsung pada Selasa, (1/9/ 2026).
Bertempat di Ruang Konsultasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan secara intensif dan substantif.
Fokus utama dari agenda kemitraan sektoral ini adalah membahas mekanisme teknis dan yuridis terkait percepatan penerbitan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk sejumlah Tapak Tower milik PLN. Infrastruktur kelistrikan tersebut berdiri di atas wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Selatan dan memegang peranan vital dalam menyalurkan energi listrik bagi masyarakat luas.
Langkah taktis ini diambil menyusul urgensi perlindungan hukum atas aset-aset vital nasional yang berfungsi sebagai tulang punggung (spine) sistem kelistrikan di Pulau Sumatera. Melalui forum koordinasi ini, kedua institusi berupaya merumuskan solusi atas berbagai tantangan teknis pendaftaran tanah dan penyamaan persepsi regulasi pertanahan terkini.
Secara institusional, pertemuan ini diproyeksikan mampu membangun fondasi sinergi yang lebih kokoh dan integratif antara lembaga regulator pertanahan dan badan usaha milik negara. Percepatan sertipikasi aset ini dinilai krusial untuk meminimalisasi potensi sengketa agraria sekaligus memberikan kepastian hukum yang absolut bagi kepemilikan ruang tapak infrastruktur PLN.
Manajemen PT PLN UIP3B Sumatera menegaskan bahwa kepastian legalitas atas Tapak Tower akan berdampak langsung pada stabilitas operasional penyaluran daya. Dengan status hukum tanah yang clean and clear, PLN dapat melakukan pemeliharaan jaringan dan mitigasi risiko operasional secara lebih optimal tanpa kendala keperdataan di lapangan.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung proyek strategis nasional ini. Pihak ATR/BPN Tapsel memastikan seluruh tahapan pelayanan pertanahan, mulai dari pengukuran bidang hingga penerbitan SK Hak, akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Seluruh proses sertipikasi dipastikan tetap bersandar kuat pada koridor hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor agraria. Komitmen regulatif ini menjadi garansi bahwa tertib administrasi pertanahan yang dihasilkan memiliki kualitas produk hukum yang valid dan tidak cacat yuridis di kemudian hari.
Kemitraan strategis ini pada akhirnya diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola manajemen aset negara secara internal. Lebih dari itu, keberhasilan akselerasi sertipikasi ini menjadi stimulus penting bagi keberlangsungan pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional yang andal, efisien, dan berkelanjutan demi ketahanan energi Indonesia.
