NEWS CAKRA, DELI SERDANG – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Kakanwil BPN Sumut) bersama jajaran pejabat terasnya resmi menggelar kunjungan kerja maraton ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Deli Serdang. Agenda strategis ini dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Pertanahan guna memastikan seluruh instrumen birokrasi berjalan optimal.(22/10/2026)
Kunjungan lapangan ini bukan sekadar seremoni struktural, melainkan wujud kepedulian nyata dan komitmen absolut dari pucuk pimpinan BPN Sumut untuk terus mendongkrak kualitas pelayanan publik. Langkah taktis ini diambil guna melihat langsung interaksi dinamis antara petugas loket dan masyarakat yang tengah mengurus hak-hak atas tanah mereka.
Bagi internal BPN, kegiatan monev ini menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali standar operasional prosedur yang berlaku di wilayah hukum Sumatera Utara. Kakanwil menegaskan bahwa setiap warga negara yang datang berhak mendapatkan haknya secara adil tanpa adanya hambatan birokratis yang berbelit-belit.
Melalui pengawasan melekat ini, manajemen memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat yang datang mengurus kebutuhan pertanahannya wajib mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan sepenuh hati. Transparansi biaya dan kepastian waktu penyelesaian berkas menjadi poin utama yang dievaluasi secara ketat oleh tim monitoring.
Dampak jangka panjang yang dibidik dari evaluasi komprehensif ini adalah pembenahan sistemik pada seluruh jajaran Kantah Kabupaten Deli Serdang. Aparatur sipil negara di lingkungan tersebut didorong untuk semakin memperkuat semangat pengabdian, menghadirkan solusi konkret atas keluhan yang ada, serta terus berbenah secara berkelanjutan.
Fokus utama BPN kini bergeser dari sekadar penyelesaian administratif menuju pada kepuasan transformatif masyarakat. Hal ini didasari pemikiran matang bahwa pelayanan pertanahan pada hakikatnya bukan hanya tentang menyelesaikan tumpukan berkas perkara atau sertifikasi semata di atas meja kerja.
Lebih dalam dari itu, esensi dari pembenahan ini adalah tentang bagaimana institusi negara mampu menjaga kepercayaan publik yang mandek, memberikan kepastian hukum yang mutlak, dan mewujudkan harapan besar masyarakat akan keadilan agraria. Rasa aman atas kepemilikan tanah menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi warga.
Menutup rangkaian evaluasi, dengan gelora semangat melayani yang baru, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang semakin dekat dengan masyarakat. Pendekatan yang humanis, responsif, serta penegakkan integritas moral yang bersih dari pungli menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
