Newscakra.com, SITUBONDO — Pelaksanaan lelang eksekusi rumah yang diselenggarakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Situbondo menuai kendala administratif. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perjuangan Rakyat Situbondo menyoroti adanya hambatan dalam proses balik nama sertifikat bagi pemenang lelang di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Situbondo.
Ketua LSM Perjuangan Rakyat Situbondo, Rahmad Hartadi, menyuarakan keprihatinannya atas dilema yang dialami oleh pihak pemenang lelang. Menurutnya, hambatan pembalikan nama sertifikat tersebut dipicu oleh timbulnya persoalan penagihan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang dinilai keliru, sehingga pihak APTR/BPN Situbondo enggan memproses pembalikan hak atas sertifikat tanah dan bangunan tersebut.
Rahmad Hartadi menegaskan bahwa lelang eksekusi yang dilaksanakan oleh BRI Cabang Situbondo telah sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lelang yang berlaku. Pemenang lelang yang telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran seharusnya mendapatkan haknya secara penuh tanpa dihalangi oleh kerancuan prosedur perpajakan.
“KPP Pratama salah menguraikan kewajiban pajak kepada pemenang lelang, yang bertentangan dengan aturan lelang resmi. Akibat ketidakjelasan ini, BPN Situbondo terkesan enggan melakukan balik nama sertifikat. Padahal, dasar hukum lelang BRI Situbondo sudah sangat clear dan legal,” ujar Rahmad Hartadi.
LSM Perjuangan Rakyat Situbondo mendesak pihak KPP Pratama dan BPN Situbondo untuk segera berkoordinasi serta menyelesaikan kesalahpahaman administratif tersebut. Mereka meminta BPN Situbondo tidak mengulur waktu dan segera menerbitkan balik nama sertifikat atas nama pemenang lelang yang sah demi kepastian legalitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat.
