NEWS CAKRA, PROBOLINGGO – Pengadaan kendaraan dinas di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo senilai *Rp333.200.000* menjadi sorotan publik.
Pasalnya, paket pengadaan melalui penyedia Sun Star Motor tersebut tercatat berstatus Payment Outside System atau pembayaran di luar sistem.
Status itu muncul pada kolom tahapan transaksi dalam data pengadaan yang menjadi bahan penelusuran. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai mekanisme pembayaran, dasar administrasi, hingga kesesuaiannya dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pengadaan kendaraan dinas melalui metode E-Purchasing pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Namun, status pembayaran di luar sistem wajib dijelaskan secara terbuka, terutama terkait proses pencatatan transaksi dan kelengkapan dokumen pertanggungjawabannya.
Hal ini penting karena sistem pengadaan elektronik dirancang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan setiap tahapan belanja pemerintah. Mulai dari pemilihan produk, pemesanan, penerbitan dokumen transaksi hingga pembayaran, seluruh proses harus memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan nilai pengadaan mencapai Rp333,2 juta, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran tersebut dilaksanakan. Termasuk apakah pembayaran di luar sistem memiliki dasar yang dibenarkan, bagaimana pencatatan keuangannya, serta apakah seluruh dokumen pendukung tersedia untuk kepentingan pengawasan dan pemeriksaan.
Sejumlah aspek juga perlu dipastikan, mulai dari kesesuaian harga kendaraan dengan katalog elektronik, spesifikasi kendaraan yang dipesan, ketepatan nilai pembayaran, hingga kelengkapan dokumen serah terima barang dan administrasi kendaraan dinas.
Ketua Pusat Studi Supervisi dan Advokasi, Achmad, S.H., turut menyoroti status transaksi tersebut. Ia menilai, pembayaran di luar sistem tidak boleh dianggap persoalan administratif biasa tanpa disertai penjelasan yang transparan dan dapat diuji.
Menurut Achmad, digitalisasi pengadaan pemerintah seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan, bukan sekadar formalitas dalam proses belanja.
” Sangat ironis apabila pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran dan digitalisasi pengadaan, tetapi dalam pelaksanaannya muncul transaksi bernilai ratusan juta rupiah dengan status pembayaran di luar sistem. Ini harus dijelaskan secara terbuka. Apakah mekanismenya dibenarkan, bagaimana pertanggungjawabannya, dan apakah seluruh dokumen transaksinya dapat ditelusuri? Jangan sampai digitalisasi hanya berhenti pada proses pemesanan, sementara akuntabilitas pembayarannya justru tidak transparan,” tegas Achmad.
Ia juga mendorong BPPKAD Kabupaten Probolinggo membuka dokumen pendukung pengadaan tersebut agar masyarakat dapat mengetahui kesesuaian antara proses pemesanan, pembayaran, dan realisasi belanja daerah.
Sementara itu, Sekretaris BPPKAD Kabupaten Probolinggo, Aris Purwanto, saat dikonfirmasi mengenai status pembayaran di luar sistem tersebut, mengarahkan agar konfirmasi dilakukan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, Erik Subianto.
Erik menjelaskan, pengadaan kendaraan dinas tersebut bersumber dari dana pajak rokok. Menurutnya, proses pembayaran menunggu transfer dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Pengadaan mobil tersebut berasal dari sumber dana pajak rokok. Sehingga proses pembayarannya menunggu transfer sumber dana tersebut dari provinsi. Pada saat pembayaran, proses pengadaan melalui e-Katalog untuk pembayaran secara online sudah kedaluwarsa, sehingga dilakukan pembayaran non-sistem,” ungkap Erik.
Saat ditanya mengenai dasar aturan pembayaran di luar sistem, termasuk kondisi dana yang disebut belum masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten Probolinggo ketika pengadaan dilakukan, Erik mengaku mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui sistem e-Katalog.
“Secara sistem e-Katalog bisa,” katanya.
Penjelasan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami lebih lanjut, terutama mengenai ketentuan yang menjadi dasar pembayaran non-sistem, batas waktu transaksi, serta mekanisme pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Keterbukaan dokumen pengadaan dan penjelasan teknis dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan bahwa belanja kendaraan dinas senilai Rp333,2 juta tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tertib administrasi, dan prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hingga berita ini disusun, penjelasan mengenai dasar ketentuan pembayaran di luar sistem dan kelengkapan dokumen pendukung transaksi masih menjadi hal yang perlu diperjelas oleh pihak BPPKAD Kabupaten Probolinggo.
