Newscakra.com – Founder sekaligus Owner Bandar Laut Dunia Grup (Balad Grup), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur, secara resmi menyerukan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) Nelayan Republik Indonesia.
Seruan ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna memutus rantai mafia penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) yang kian sistematis dan merugikan kedaulatan ekonomi nasional.
Gus Lilur menegaskan bahwa penyelundupan BBL bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara. Praktik ilegal ini dinilai telah merampas nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati nelayan lokal dan dialihkan ke negara pesaing.
Dalam keterangannya, Gus Lilur memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto yang sejak Agustus 2025 telah mengambil langkah revolusioner dengan menghentikan total budidaya BBL di luar negeri melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Langkah tersebut diperkuat dengan transisi regulasi dari Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2026. Sebagai inisiator perubahan regulasi tersebut, Gus Lilur menyebut kebijakan ini adalah tonggak sejarah kedaulatan laut.
“Ini adalah langkah perlindungan nyata bagi nelayan. Sejak Agustus 2025, Presiden telah menunjukkan posisi tegas: BBL harus dibesarkan di laut Indonesia, oleh tangan nelayan Indonesia, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Gus Lilur.
Namun, Gus Lilur mengingatkan bahwa regulasi yang kuat akan lumpuh jika jalur penyelundupan tidak dipangkas habis. Ia membongkar pola rapi jaringan mafia yang memanfaatkan titik-titik lemah di negara tetangga:
1 •Jalur Penyelundupan: BBL dikirim melalui jalur laut via Malaysia atau jalur udara langsung menuju Singapura.
2 . Proses Aklimatisasi: Di Singapura (kawasan Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang), benih disegarkan kembali agar tetap hidup.
3 .Pencucian Dokumen di Kamboja: Benih diterbangkan ke Kamboja untuk mendapatkan dokumen “legalitas” berupa Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Health (COH).
4 .Pasar Akhir (Vietnam): Dengan dokumen dari Kamboja, BBL masuk ke Vietnam secara seolah-olah legal.
“Ironisnya, Vietnam mampu meraup devisa lebih dari Rp100 triliun per tahun dari industri lobster yang benihnya berasal dari laut kita. Indonesia punya sumber dayanya, tapi negara lain yang memanen hasilnya,” ungkapnya.
Sebagai solusi konkret, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengeksekusi tiga poin utama yang dirangkum dalam Tritura Nelayan:
1 .Berantas Tuntas Penyelundupan: Mendesak pembentukan Satgas Khusus yang melibatkan KKP, Polri, TNI AL, Bea Cukai, Intelijen, serta otoritas bandara dan pelabuhan.
2 • Fasilitasi Budidaya Domestik: Meminta negara hadir memfasilitasi nelayan lokal dengan teknologi, permodalan, dan pendampingan agar mampu mengelola BBL di perairan sendiri.
3 . Mobilisasi KKP: Memerintahkan Menteri KP beserta seluruh jajarannya untuk menjadikan budidaya lobster nasional sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi pesisir.
Gus Lilur optimistis, jika kebocoran benih ditutup rapat melalui Satgas Khusus dan ekosistem budidaya dalam negeri dibangun secara masif, Indonesia akan segera menggeser posisi Vietnam sebagai pemain utama lobster dunia.
“Tritura Nelayan adalah seruan kedaulatan. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi penonton atau pemasok benih gelap bagi industri negara lain. Saatnya Indonesia memimpin pasar lobster dunia,” pungkasnya.
